Keluhan keras tersebut disampaikan Ketua LSM Dewan Rakyat Pemantau Sengketa (LSM-DERAS), Maruli Siahaan, melalui rilis tertulis yang diterima kru media, Kamis (22/01/2026).
Menurut Maruli, ruas jalan yang melintasi Tombak (hutan) Sitakereng berada di kawasan hutan Dolok Surungan milik Perhutani dan berbatasan langsung dengan wilayah Onan Tornaganjang, Desa Lumbangaol, serta sejumlah desa lain di Kabupaten Toba.
“Sejak zaman penjajahan Belanda hingga era digital sekarang, akses jalan ini tetap saja sulit dilalui, baik kendaraan roda dua maupun roda empat. Tidak ada perubahan signifikan,” ungkapnya.
Ia menyebutkan, jalan tersebut merupakan satu-satunya akses vital menuju desa-desa di kawasan Dolok Surungan. Kondisi ini, kata dia, telah menghambat mobilitas warga, distribusi hasil pertanian, hingga pelayanan dasar masyarakat.
“Jangan ditanya lagi rasa geram warga. Jika kemarahan bisa diwujudkan, mungkin sejak lama sudah terjadi. Ironisnya, banyak orang tua di kawasan ini telah renta bahkan meninggal dunia, sementara jalan Sitakereng tak juga beraspal,” ujar Maruli dengan nada kecewa.
Hanya Butuh Rp5 Miliar, Tapi Tak Pernah Jadi Prioritas
Maruli mengungkapkan, bersama Plt Dirjen Keuangan Otonomi Daerah Kemendagri, Dr. Horas Maurist Panjaitan, pihaknya pernah menghitung kebutuhan anggaran perbaikan jalan kabupaten sepanjang sekitar 5 kilometer di Tombak Sitakereng.
“Hasil perhitungan kami, anggarannya hanya sekitar Rp5 miliar dan jalan itu sudah bisa dibangun dengan kualitas baik,” jelasnya.
Namun, sejak kepemimpinan Bupati Toba Ir. Darwin Siagian, MM (2014–2019) hingga Bupati Effendi Napitupulu (2024–2029), perbaikan menyeluruh jalan tersebut belum juga terealisasi. Alasan klasik keterbatasan anggaran APBD terus berulang, meski potensi ekonomi kawasan Dolok Surungan sangat menjanjikan.
Kaya Potensi Alam dan Budaya, Terhambat Infrastruktur
Kawasan Dolok Surungan dikenal memiliki kekayaan alam dan sejarah budaya Batak yang luar biasa. Berdasarkan penelitian, bebatuan di wilayah Desa Sibuntuon pada ketinggian sekitar 2.000 meter di atas permukaan laut menyimpan nilai sejarah tinggi.
Selain itu, hasil perkebunan seperti kopi, kemenyan, dan andaliman, serta komoditas hortikultura sangat potensial dikembangkan karena tanah yang subur dan suhu udara yang sejuk.
Tak hanya itu, sektor pariwisata pun dinilai menjanjikan. Lokasi panjat tebing Batu Bolon dengan ketinggian lebih dari 150 meter di atas Kampung Desa Sibuntuon dan Desa Siliatliatan, Kecamatan Habinsaran, disebut telah diuji coba oleh Mahasiswa Pecinta Alam Universitas Sumatera Utara dan layak dikembangkan sebagai arena panjat tebing tingkat nasional.
“Seharusnya Dinas PU dan Pariwisata Toba proaktif mempromosikan potensi ini dan berkolaborasi dengan Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI) Sumut,” tegas Maruli.
Jalan sebagai Urat Nadi dan Paru-Paru Ekonomi Rakyat
Maruli menegaskan, buruknya infrastruktur jalan Sitakereng menjadi penghambat utama pertumbuhan ekonomi rakyat. Jalan tersebut merupakan jalur strategis penghubung Desa Sibide, Lumbangaol, hingga Parsoburan dan Balige.
Ia mengingatkan, peningkatan status jalan tersebut menjadi Jalan Kabupaten telah ditetapkan melalui SK dan keputusan DPRD Toba pada masa kepemimpinan Bupati Darwin Siagian. Dengan demikian, tanggung jawab perbaikannya sepenuhnya berada di tangan Pemerintah Kabupaten Toba.
“Sejak 1920 hingga sekarang, warga Dolok Surungan sudah terlalu lama bersabar. Mereka bahkan menghibur diri dengan menganggap perjalanan melelahkan itu sebagai latihan spiritual,” ujarnya.
Tagih Janji Kampanye Bupati Toba
Maruli pun menagih janji politik Bupati Toba Effendi Napitupulu yang disampaikan saat kampanye Pilkada 2024 lalu.
“Masih ada lebih dari tiga tahun untuk membayar hutang janji. Rp5 miliar bukan angka besar jika dibandingkan dengan manfaat ekonomi dan keadilan sosial bagi warga Dolok Surungan,” katanya.
Ia berharap, sebelum memasuki tahun politik 2029, Pemkab Toba berani mengambil keputusan konkret agar pembangunan jalan Sitakereng benar-benar terealisasi.
Respons Pemerintah Daerah
Terpisah, Bupati Toba Effendi Sintong Panangian Napitupulu, SE, saat dikonfirmasi Jumat (28/01/2026), menyampaikan bahwa pemerintah telah menurunkan alat berat untuk pelebaran jalan dan penimbunan titik berlumpur.
“Jika anggaran tahun depan memungkinkan, mudah-mudahan bisa diaspal secara bertahap,” ujarnya.
Sementara itu, Kadis PUTR Kabupaten Toba, Gumianto Simangunsong, mengatakan pihaknya telah memulai pelebaran dan pembersihan badan jalan Sitakereng.
“Tahun ini akan kita lanjutkan penanganan perkerasan dan gorong-gorong. Panjang jalan masih dalam tahap desain dan perhitungan RAB,” jelasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, Ketua DPRD Kabupaten Toba Franshendrik Tambunan belum memberikan tanggapan.
(Julianto)
Baca Juga
 |
| Klik ☝ untuk mengikuti akun Google News Kami agar anda tidak ketinggalan berita menarik lainnya |