Potensi Agraris Terabaikan: Bakal Calon Pilkades Harus Membangun Kemandirian Pangan

Indonesia, sebagai negara agraris, memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah dibidang pertanian, peternakan dan perikanan yang identik dengan masyarakat desa. Sama halnya di Pnu Epele, atau Kampung Tepeleo. Tepatnya di Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Halmahera Tengah, Kecamatan Patani Utara. Kini, secara administratif, wilayah ini telah terbagi menjadi beberapa desa, antara lain Tepeleo Induk, Tepeleo Batu Dua, Pantura Jaya, dan Palo (meskipun Desa Palo secara administratif termasuk Kecamatan Patani Timur). Namun, desa-desa ini tetap menyatu secara integral, mulai dari interaksi sosial yang homogen hingga mata pencaharian masyarakatnya di sektor agraris. 

Namun dalam setiap tahun tingkat produksi pangan sangat kecil, sementara lahan masih tersedia luas dengan tanah yang subur, cocok untuk aktivitas pertanian. Tidak hanya tanaman perkebunan seperti pala, cengkeh, dan kelapa, tetapi juga tanaman hortikultura dan pangan lokal. Selain itu, potensi peternakan sangat cocok dikembangkan serta perikanan karena berada di wilayah pesisir. Di tambah sumber mata air yang mengalir deras. Melihat sumber daya yang melimpah, desa-desa ini seharusnya menjadi desa unggulan dalam penyediaan pangan.  

Ironisnya, dengan potensi sumber daya yang ada, masyarakat setempat bukan menjadi produsen utama dalam menyediakan sumber pangan. Kebanyakan justru memilih menjadi konsumen. Padahal, awalnya mereka kerap melakukan aktivitas pertanian. Buktinya, ada beberapa kebun gapoktan yang pernah aktif, tetapi tidak mendapat perhatian khusus dari desa dalam menangani ketersedian pangan sehingga lahan tidak dirawat atau di manfaatkan dengan baik. 

Melihat pola pergeseran masyarakat di beberapa desa ini, terasa miris membayangkan bagaimana mereka kini bergantung pada pengepul dan penjual dari luar. Sementara itu, banyak lahan luas dibiarkan tak digarap.  

Semua ini bukan tanpa sebab melainkan faktor penyebab utamanya adalah melemahnya keberpihakan kebijakan desa pada sektor-sektor unggulan seperti pertanian (sub sektor pangan dan hortikultura), peternakan, serta perikanan. Sementara itu, untuk memulai usaha di sektor ini dibutuhkan modal. Namun yang menjadi permasalahan adalah keterbatasan anggaran dalam memulai usaha tersebut. Bagaimana peran pemerintah desa, dalam memanfaatkan dana desa yang di khususkan untuk sektor pertanian. Selain itu, akses pasar juga menjadi tantangan. Namun, di Kabupaten Halmahera Tengah, keberadaan perusahaan menjadi peluang besar yang dapat dimanfaatkan.  

Dengan potensi tersebut, pemerintah desa seharusnya hadir menjawab permasalahan tersebut, dengan cara mengambil peran aktif lewat BUMDes sebagai pemasok kebutuhan primer masyarakat setempat bahkan, untuk perusahaan-perusahan itu, dari berbagai permasalahan diatas, dapat menyimpulkan beberapa langkah solutif untuk mendorong kemajuan sektor-sektor tersebut, terutama pemberdayaan sumber daya manusia yang kompeten. Mereka dapat di jadikan sebagai pendamping teknis, berkat ilmu pengetahuan dan pengalaman empiris yang dimiliki. 

Contohnya “Wahyono bachmid” petani milenial yang menjadi barometer kesuksesan, karena berhasil mengelola usaha tani sejak masa kuliahnya di Ternate, hingga pasca wisuda, dimana ia berhasil menerapkan ilmunya dengan efektif. Namun di balik kesuksesan tersebut, regenerasi petani masih menjadi permasalahan serius. 

Hal ini dipengaruhi oleh faktor: struktural dan sosial yang kurang menarik dimata generasi muda. Kebanyakan anak muda, lebih memilih berkarir di kota yang lebih prestisius seperti kerja di kantor atau di industri karena pendapatannya menentu. Sementara itu, menjadi petani dihantui stigma sosial identik dengan kotor, panas, dan tidak keren. Belum lagi, lahan pertanian yang semakin menyusut akibat alih fungsi ke perumahan atau infrastruktur, pendapatan tidak menentu karena fluktuasi harga saat panen. Serta keterbatasan akses terhadap teknologi modern. Akibatnya, kebanyakan petani kita adalah petani tua yang menerapkan metode tradisional, sementara anak muda enggan terlibat karena dianggap tidak memiliki peluang usaha. 

Karena itu, dana desa mengalir keluar. Sementara harga pangan, hasil pertanian tak bisa dikendalikan oleh masyarakat setempat. Padahal, sumber daya yang dimiliki beberapa desa tersebut melimpah tetapi ketahan pangan didesa tersebut terlihat rapuh. Disinilah desa kehilangan identitas sebagai lumbung pangan. 

Di momentum menuju pemilihan kepala desa inilah, penulisan merekomendasi agar tiap-tiap calon kepala desa dapat memasukkan program prioritas pengembangan sektor pertanian, peternakan dan perikanan ke dalam visi-misi dan RPJMDes mereka. Kemudian diperinci dengan membangun pasar lokal memprioritaskan konsumsi hasil desa oleh masyarakat setempat. Juga membuat pelatihan pertanian dan perikanan modern agar menarik minat generasi muda juga membuka lapangan kerja. Dengan  demikian, sektor unggulan dijadikan sebagai jalan pulang. 

Mengingat beberapa momentum Pilkades yang telah terlewati, sektor-sektor ini kurang diperbincangkan serta tidak menarik perhatian serius dari elit politik lokal. Dimomentum yang tepat ini, saatnya desa kita menjadi lumbung pangan sejalan dengan Asta cita pemerintah republik Indonesia dibawah kepemimpinan Prabowo-Gibran. 

Para calon kepala desa harus membaca peluang emas ini, jika terpilih, dorong kemajuan sektor-sektor unggulan tersebut untuk melahirkan petani dan pembudidaya yang handal. Kades dan perangkat desanya berperan sebagai arsitek kemandirian pangan. Sementara petani menjadi tuan ditanahnya sendiri. (Ris) 

Baca Juga