Pemerintah Dalam Bayangan Kedunguan : Antara Petani yang Terabai

Indonesian di mata dunia di kenal dengan negara yang sangat kaya dari potensi alam mulai dari hasil petani, nelayan, terutama hilirisasi pertambangan yang menjadi primadona pemerintah pusat dan daerah untuk menopang pertumbuhan ekonomi negara. Namun dari potensi alam  seperti petani justru di Padang sebelah mata dan lebih berfokus pada hilirisasi pertambangan.

Hari ini Kesusahan petani di Indonesia bukan lagi cerita lama yang bisa ditutup dengan pidato dan spanduk panen raya. Di Maluku Utara, terutama di Kota Ternate, krisis pangan bukan sekadar istilah akademik, tetapi kenyataan yang bisa dilihat langsung dari pasar-pasar tradisional. Hampir seluruh sayur dan buah yang diperjualbelikan berasal dari luar daerah, seperti Manado dan wilayah Sulawesi Utara sebagai pemasok terbesar. Ironis, di tanah yang dulu dijuluki kolonial sebagai negeri rempah-rempah, kini masyarakatnya justru menjadi konsumen abadi hasil tani daerah lain.

Realitas ini bukan terjadi tiba-tiba. Maluku Utara memiliki historis yang panjang dalam mempertahankan dan mengelola sumber daya alamnya. Dari pala, cengkeh, hingga komoditas pangan lokal, wilayah ini pernah menjadi pusat perhatian dunia. Namun hari ini justru di kenal karena kecantikan gubernur yang sibuk mencari empati di media sosialnya, hal ini  justru seperti sejarah dongeng yang hanya hidup di buku pelajaran. Otonomi daerah yang seharusnya menjadi ruang untuk membangun kemandirian pangan justru gagal membaca persoalan paling mendasar: petani dibiarkan berjalan sendiri tanpa arah dan dukungan nyata.

Pemerintah daerah seolah memandang krisis pertanian sebagai masalah sepele, padahal dampaknya langsung menghantam kehidupan masyarakat. Ketika petani tidak difasilitasi, lahan pertanian ditinggalkan, dan pasar dibanjiri produk impor antar-daerah, maka yang lahir bukan hanya ketergantungan, tetapi juga hilangnya rasa percaya diri kolektif sebagai daerah agraris. Negeri yang subur perlahan kehilangan kemampuannya memberi makan rakyatnya sendiri.

Kondisi Petani kecil di Maluku Utara, termasuk di sekitar Ternate, berada dalam posisi paling rentan. Mereka bekerja di tengah keterbatasan akses bibit, pupuk, teknologi, dan jaminan pasar. Tidak ada keberpihakan yang jelas, tidak ada kebijakan yang benar-benar menyentuh kebutuhan mereka. Akibatnya, keresahan tumbuh, namun tak pernah benar-benar didengar. Pertanian yang seharusnya menjadi tulang punggung ekonomi lokal justru dipinggirkan oleh orientasi pembangunan yang lebih sibuk mengejar proyek-proyek besar dan simbolik.

Tan Malaka pernah mengingatkan bahwa kemerdekaan tidak layak dirayakan jika rakyatnya masih miskin di negeri yang subur. Kutipan itu terasa sangat relevan hari ini. Kemiskinan di Maluku Utara bukan hanya soal pendapatan, tetapi juga kemiskinan perhatian terhadap sektor pertanian. Ketika petani tersisih, maka yang sesungguhnya gagal bukan hanya kebijakan pangan, melainkan arah berpikir pemerintah itu sendiri.

Sudah seharusnya pemerintah hadir secara nyata, bukan sekadar lewat wacana. Fasilitasi pertanian, penguatan kelompok tani di usia anak untuk masa depan Petani, jaminan distribusi hasil panen, hingga perlindungan petani kecil harus menjadi prioritas. Di Maluku Utara, potensi itu ada, manusianya ada, lahannya ada, meski menyempit. Yang absen hanya satu: kemauan politik untuk berpihak.

Jika pemerintah terus menutup mata, maka jangan heran bila Ternate dan Maluku Utara akan selamanya menjadi pasar bagi daerah lain, sementara petaninya sendiri hidup dalam bayang-bayang pengabaian. Ini bukan sekadar kegagalan teknis, tetapi kegagalan nalar dalam melihat masa depan daerah yang katanya kaya, tetapi nyatanya lapar. (Risk) 

Baca Juga