Dalam pernyataan sikap bersama, enam komisariat menilai Pimpinan Cabang IMM Kota Ternate tidak aktif dan gagal menjalankan fungsi kepemimpinan organisasi sebagaimana amanat konstitusi dan tanggung jawab moral kader.
Mereka menyoroti tidak adanya pelaksanaan program kerja selama tiga bulan sejak diterbitkannya SK, tidak dilaksanakannya Darul Arqam Madya (DAM), lemahnya transparansi dana hibah sebesar Rp50 juta, sikap pimpinan cabang yang anti-kritik, serta minimnya perhatian terhadap komisariat dan kader di Kota Ternate.
Atas dasar itu, enam komisariat menuntut Dewan Pimpinan Daerah IMM Maluku Utara, untuk segera mengambil langkah konstitusional dengan menunjuk karateker demi menyelamatkan marwah organisasi.
Ketua Umum PK IMM Faperta UMMU, Riski Ikra, menegaskan bahwa desakan ini murni hasil evaluasi internal komisariat, bukan atas campur tangan senior. Ia memastikan pihaknya akan terus mengawal tuntutan tersebut hingga Ketua Cabang resmi mengundurkan diri. (R)
Baca Juga
 |
| Klik ☝ untuk mengikuti akun Google News Kami agar anda tidak ketinggalan berita menarik lainnya |