Aktivis Desak Pemerintah Buka Ruang Bagi Masyarakat Adat di Tambang Gunung Botak

Namlea - Aktivis asal Buru Selatan, Engel Hukunala, menyoroti pengelolaan tambang emas Gunung Botak yang dinilai semakin menjauhkan masyarakat adat dari ruang hidup dan sumber penghidupan mereka. Dalam pernyataannya, ia menegaskan bahwa Gunung Botak sejak lama menjadi ruang ekonomi kolektif bagi masyarakat Buru, baik penduduk asli maupun para pendatang yang menggantungkan hidup pada aktivitas tambang.

Menurutnya, tambang Gunung Botak telah menyediakan lapangan pekerjaan informal, pertukaran ekonomi lokal, hingga akses penghasilan cepat bagi masyarakat yang tidak memiliki peluang kerja lain. Namun kondisi ini mulai berubah setelah pemerintah mengambil alih dan mengelola wilayah tersebut melalui skema kerja sama dengan sejumlah koperasi.

“Pertanyaannya, apakah pemerintah mampu memenuhi kebutuhan masyarakat lokal, khususnya masyarakat adat yang hanya bermodal kerja di tambang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka?” tegas Hukunala dalam keterangannya kepada media ini Senin (8/12/2025).

Ia juga mempertanyakan kapasitas pemerintah maupun koperasi dalam menjamin keberlangsungan penghidupan masyarakat, terutama kebutuhan pendidikan anak-anak.

“Apakah pemerintah atau pihak koperasi mampu bertanggung jawab memberikan anggaran yang cukup untuk memenuhi kebutuhan biaya sekolah anak-anak masyarakat lokal?” tanyanya.

Engel menyebut pemerintah Provinsi Maluku dan Pemerintah Kabupaten Buru seharusnya merasa malu karena tidak mampu menyediakan lapangan kerja alternatif bagi masyarakat. Ia menilai pembatasan aktivitas masyarakat adat di Gunung Botak justru merupakan bentuk perampasan ruang hidup.

“Pemerintah harus sadar dan membuka mata, bahkan malu ketika tidak mampu menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Ruang hidup jangan dieksploitasi dan dirampas dari masyarakat adat,” ujarnya.

Atas kondisi tersebut, Engel mewakili masyarakat adat secara kolektif meminta pemerintah provinsi dan pemerintah daerah agar tidak membatasi aktivitas masyarakat di wilayah tambang.

“Kami berharap pemerintah tidak membatasi dan tetap memberikan ruang bagi masyarakat adat untuk beraktivitas seperti biasa di Gunung Botak,”tegasnya.

Ia juga mendesak pemerintah agar mencabut izin koperasi yang saat ini mengelola sebagian wilayah Gunung Botak, karena dinilai tidak memiliki kejelasan legalitas.

“Kami meminta surat izin 10 koperasi dicabut karena dinilai belum memiliki izin yang jelas,”pungkasnya. (EH)

Baca Juga