Pernyataan tersebut disampaikan oleh Melkisedek Dimara, yang juga menjabat sebagai Carateker KNPI Distrik Waigeo Selatan.
Menurut Dimara, mosi ini muncul karena adanya dugaan ketidakjelasan mekanisme dan keberpihakan dalam proses kepengurusan carateker KNPI Raja Ampat yang tengah mempersiapkan pelaksanaan Rapat Pimpinan (Rapim) dan Musyawarah Daerah (Musda) KNPI di tingkat kabupaten.
“Kami menilai proses carateker KNPI Raja Ampat tidak transparan dan tidak sesuai dengan AD/ART organisasi. Beberapa keputusan diambil secara tertutup dan terindikasi berpihak kepada kandidat tertentu,” tegas Dimara dalam pernyataannya di Raja Ampat, Sabtu (01/11/2025).
Dimara menjelaskan, dalam pleno yang digelar sebelumnya, sejumlah pengurus KNPI distrik telah diberikan amanah untuk menjadi carateker di wilayah masing-masing sebagai bagian dari persiapan Rapim dan Musda. Namun, hingga saat ini Surat Keputusan (SK) carateker tersebut tak pernah diserahkan secara resmi.
“Hal ini menunjukkan ada ketidakjelasan dan potensi pelanggaran mekanisme organisasi. Kami meminta DPP KNPI dan DPD KNPI Papua Barat Daya untuk segera mengevaluasi dan mengganti carateker KNPI Raja Ampat yang dianggap tidak netral,” ujar Dimara.
Ia menambahkan, carateker yang ada saat ini diduga melakukan intervensi dan penyusunan personalia distrik secara sepihak, yang menurutnya bertujuan untuk memenangkan salah satu kandidat dalam Musda mendatang.
Para pemuda yang tergabung dalam beberapa distrik di Raja Ampat berkomitmen akan terus mengawal proses Musda agar berjalan sesuai prinsip demokrasi, keterbukaan, dan aturan organisasi KNPI. (OR-Rls)
 |
| Klik ☝ untuk mengikuti akun Google News Kami agar anda tidak ketinggalan berita menarik lainnya |