Surat tersebut dikirim pada 8 November 2025 dengan tujuan meminta pertemuan bersama pejabat Lantamal IX untuk membahas maraknya praktik illegal fishing di wilayah perairan Kepulauan Roma, Kabupaten Maluku Barat Daya. Persoalan ini dinilai penting mengingat kewenangan TNI AL dalam penegakan hukum di laut sebagaimana diatur dalam UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang telah diubah menjadi UU Nomor 45 Tahun 2009.
Ketua Umum IKHSO Ambon, Melris Salmanu, mengungkapkan kekecewaannya atas tidak adanya tanggapan dari Lantamal IX hingga saat ini. “Katong su kirim surat sejak 7 November. Sudah lebih dari tiga minggu, tapi belum ada jawaban apa-apa. Katong seng tau apa yang sebenarnya terjadi,” ujarnya kepada orasi rakyat Minggu (30/11/2025).
Melris menegaskan permintaan audiensi tersebut bertujuan mencari kejelasan dan solusi atas persoalan illegal fishing yang berdampak langsung pada masyarakat setempat. “Katong berharap ada tindak lanjut cepat dan jelas dari Lantamal IX. Katong hanya ingin kejelasan dan solusi atas masalah yang katong hadapi,” tambahnya.
Ia juga memastikan bahwa IKHSO Ambon akan terus mengawal persoalan ini hingga mereka mendapat kepastian dari pihak Lantamal. “Katong tetap liat masalah ini sampai selesai. Mungkin ilegal fishing masih terus terjadi sekarang, maka itu katong akan ke Lantamal lagi untuk menanyakan surat itu,” tegas Melris.
Kasus ini kembali menyoroti lambannya respons sejumlah instansi pemerintah dalam menindaklanjuti permintaan masyarakat, khususnya terkait pelayanan publik dan persoalan yang menyangkut kepentingan wilayah terpencil.
Hingga berita ini diturunkan, Lantamal IX Maluku belum memberikan pernyataan resmi terkait permintaan audiensi tersebut. IKHSO Ambon berharap pihak Lantamal dapat memberikan perhatian yang lebih serius dan responsif terhadap aspirasi masyarakat Kepulauan Roma. (KB-AMBON )
 |
| Klik ☝ untuk mengikuti akun Google News Kami agar anda tidak ketinggalan berita menarik lainnya |