Wakil Bupati Sorong Selatan Dituding Rusak Tatanan Adat Imekko Se-Tanah Papua

Manokwari – Ketegangan dalam tubuh Ikatan Keluarga Besar Suku Imekko se-Tanah Papua memuncak. Ketua Lembaga Masyarakat Hukum Adat (LMHA) Imekko, Ir. Herman Tom Dedaida, M.Si, melayangkan kritik keras terhadap Wakil Bupati Sorong Selatan, Yohan Bodori, yang dianggap mencederai dan melecehkan nilai-nilai adat yang telah dijaga selama puluhan tahun.

Menurut Herman, Wakil Bupati Sorong Selatan diduga mengambil alih peran-peran penting dalam struktur adat tanpa mekanisme organisasi yang sah. Salah satunya dengan membentuk Panitia Mubes Imekko II se-Tanah Papua tanpa koordinasi dengan LMHA dan para tokoh adat. Padahal, pembentukan panitia telah lebih dulu dilakukan oleh LMHA di Sorong pada 17 April 2023.

“Ini hajatan adat, bukan acara pemerintah. Saya yang memegang mandat kain adat selama 20 tahun, dan seharusnya saya yang menetapkan panitia dan menyerahkan mandat ke pemimpin adat berikutnya. Tapi kini, semua dilewati begitu saja,” kata Herman kepada wartawan, Kamis (09/10/2025).

Ia juga mengungkap bahwa proposal permintaan dana ke Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dilakukan tanpa sepengetahuan LMHA. Bahkan, panitia yang dibentuk oleh Wakil Bupati disebut seluruhnya berasal dari kalangan ASN aktif.

“Ini bukan Mubes adat. Ini acara Pemda Sorong Selatan. Kegiatan ini sarat kepentingan pribadi, bukan untuk masyarakat adat Imekko,” tegasnya.

Tak hanya itu, Herman juga menyebut adanya upaya sistematis dari Wakil Bupati untuk mencaplok jabatan adat di berbagai kabupaten, termasuk jabatan Ketua LMHA. Dirinya bahkan menuding adanya pelecehan terhadap simbol kain adat yang selama ini dipegang sebagai bentuk legitimasi adat tertinggi.

“Pemda Sorong Selatan sudah melecehkan kain adat yang saya kenakan. Mereka tidak menghargai mandat ini, namun tetap berupaya merebutnya,” kata Herman.

Ketua LMHA juga mengingatkan pihak-pihak luar, termasuk donatur dan pemerintah provinsi, agar berhati-hati memberikan dukungan terhadap kegiatan yang tidak memiliki legitimasi adat. Ia menegaskan, tidak ada dukungan dari mayoritas tokoh dan masyarakat Imekko terhadap langkah-langkah yang diambil oleh Wakil Bupati.

Herman pun menegaskan bahwa foto dirinya yang hadir dalam pertemuan di Manokwari beberapa waktu lalu bukanlah bentuk dukungan. Ia hadir hanya untuk mencermati situasi. Ia juga menyebut telah terjadi pengambilan sumber daya dan hak adat tanpa izin, yang dilakukan oleh pihak Pemda Sorong Selatan.

“Jangan sampai masyarakat kita dikorbankan demi kepentingan kekuasaan segelintir orang. Saya tegaskan, hak-hak adat kami tidak bisa dijual atau diwakilkan begitu saja tanpa seizin kami sebagai pemegang mandat tertinggi,” tutupnya dalam pernyataan pers di Manokwari. (OR-FO)

Baca Juga