Proyek Jalan Rp3,8 Miliar di Nibung Hangus Diduga Tak Rampung, Warga Pertanyakan Janji Pemkab Batu Bara

Batu Bara – Peningkatan ruas jalan dari Kecamatan Nibung Hangus menuju Sei Balai yang menelan anggaran Rp3,866 miliar menuai sorotan. Proyek yang seharusnya menjadi solusi akses warga itu justru meninggalkan tanda tanya besar: kenapa jalan masih rusak, dan kenapa tidak selesai?

Pantauan di lapangan menunjukkan bahwa proyek hanya memperbaiki sekitar 1.100 meter dari total 1.700 meter panjang jalan yang direncanakan. Masih ada sekitar 550 meter jalan rusak yang belum disentuh, membuat warga kecewa dan mempertanyakan keseriusan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Batu Bara.

Sekretaris Gabungan Wartawan Indonesia (GWI), Azwar, Minggu (14/09/2025) menyebutkan bahwa proyek terkesan ditutup-tutupi dan tidak transparan. Saat tim GWI menanyakan langsung kepada petugas Dinas PUPR yang tengah melakukan pengukuran, mereka hanya memberikan jawaban singkat.

"Izin bang, berapa panjang yang sudah diukur jalan yang akan dibangun?" tanya salah seorang dari tim GWI.

"Lebih kurang 1.700 meter bang," jawab petugas singkat, lalu berlalu tanpa memberikan keterangan lebih lanjut saat ditanya soal volume dan detail proyek.

GWI yang turut melakukan investigasi menyebut tidak adanya papan informasi proyek (plang proyek) di lokasi menjadi indikasi kurangnya transparansi. Volume pekerjaan seperti panjang, lebar, dan tinggi badan jalan tidak diketahui publik, padahal hal tersebut merupakan hak masyarakat untuk tahu, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Sebelumnya, warga Kecamatan Nibung Hangus sudah berulang kali melakukan aksi damai di Kantor Bupati dan DPRD Batu Bara, menuntut perbaikan jalan. Janji pun sempat disampaikan langsung oleh Bupati untuk segera memperbaikinya. Namun setelah proyek berjalan, hasilnya justru mengecewakan.

"Jalan masih rusak dan sulit dilalui, apalagi saat hujan. Ini jelas berdampak besar pada aktivitas warga dan roda perekonomian kami," ungkap seorang warga yang enggan disebutkan namanya.

Lebih lanjut, Tim GWI menyebutkan akan mengawal persoalan ini bersama masyarakat. Mereka berencana menggelar aksi lanjutan jika Pemkab Batu Bara tidak segera menyelesaikan proyek sesuai anggaran yang telah digelontorkan.

"Bila kami temukan adanya indikasi penyelewengan dana, kami akan melaporkannya ke aparat penegak hukum untuk diproses sesuai aturan yang berlaku," tegas Azwar.

Proyek senilai hampir Rp4 miliar ini seharusnya menjadi bukti nyata kehadiran pemerintah di tengah rakyat. Namun, ketidaksesuaian hasil dengan anggaran membuat publik bertanya-tanya: siapa yang harus bertanggung jawab? (OR-Rls-a)

Baca Juga