Polda Maluku Hentikan Penyelidikan Laporan Dugaan Korupsi dan Pencucian Uang di Kabupaten Buru

Namlea - Polda Maluku menghentikan penyelidikan  laporan dugaan tindak pidana korupsi dan pencucian uang yang di tuduhan sekelompok orang, konon dilakukan oleh Sekda Kabupaten Buru, Muhammad Ilyas Bin Hamid SH MH (MIH), karena tidak ditemukan adanya peristiwa pidana pada perkara tersebut. 

Satu sumber terpercaya kepada wartawan kedia, ini di Namlea, Jumat sore (12/9/2025) memperlihatkan bukti Surat Ketetapan Nomor : S. Tap/ Henti.Lidik/121.b/I/RES.3.3./2025/DITRESKRIMSUS, Tentang PENGHENTIAN PENYELIDIKAN. 

Surat yang diterbitkan di Ambon, tanggal 3 Januari 2025 lalu itu ditandatangani Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Maluku, selaku penyidik, Kombes Hijrah Soumena SIK MH. 

"Terhitung mulai tanggal 03 Januari 2025, dengan alasan tidak ditemukan adanya peristiwa pidana terhadap perkara tersebut. memberitahukan penghentian penyelidikan kepada pelapor.Surat Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, " bunyi kalimat terakhir  isi surat itu. 

Sementara itu, Sekda Kabupaten Buru yang berhasil dihubungi lewat handphone, turut membenarkan adanya Surat Penghentian Penyelidikan Perkara (SPPP) atas nama dirinya. 

Namun Sekda yang akrab disapa dengan singkatan namanyavMIH ini, memilih tidak berkomentar lebih jauh. " Saya sedang  di Jakarta ada urusan dinas.Tidak lama lagi saya akan memasuki masa  pensiun, " ujar Sekda. 

Menghindari berpolemik berkepanjangan, disarankan bila ada saja sekelompok oknum yang masih saja mempermasalahkan laporan yang tidak benar tersebut, agar sebaiknya ditanyakan ke Polda Maluku yang menangani laporan oknum aktifis PMII dkk. 

Media ini mengutip isi Surat SPPP yang diterbitkan DITRESKRIMSUS Polda Maluku, di situ dijelaskan, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pada tingkat penyelidikan belum ditemukan adanya peristiwa pidana terhadap perkara tersebut, dipandang perlu mengeluarkan surat ketetapan. 

Dengan menyebutkan Pasal 4, Pasal 5, Pasal 9, Pasal 162, Pasa! 103, Pasal 104 dan Pasal 108 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, 

Kemudian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: 

Lalu,  Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Repubiik Indonesia: 

Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/7/VIM/2018, tanggal 27 Jul 2018 tentang penghentian penyelidikan, 

Serta, Laporan Pengaduan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kota Ambon, tanggal 30 Maret 2023.

Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP.Lidik43/IV/RES.3.3 /2023/ Ditreskrimsus, tanggal 10 Apni 2023: 

Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP.Lidik1217/RES.3.3./2024/ Ditreskrimsus, tanggal 13 Oktober 2024. 

Kemudian, Laporan hasil penyelidikan terhadap dugaan terjadinya Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang yang diduga dilakukan oleh Sekretaris Daerah Kab. Buru Tahun 2020 dan 2021 sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999,tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang  terjadi di Kec. Namlea Kab. Pulau Buru pada Tahun 2020 dan Tahun 2021.

Laporan Hasil Gelar Perkara, hari Kamis tanggal 02 Januari 2625, Reskrimsus Polda Maluku memutuskan menghentikan penyelidikan atas laporan pengaduan dengan nama pelapor Sahril Musiim dan identitas terlapor  Muhammad Ilyas Bin Hamid  SH MH. (LTO)

Baca Juga