Internet Terganggu, F-PKS DPRD SBB Desak Pembuatan SKCK untuk PPPK Dilakukan Secara Offline

Piru – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) mendesak Polres SBB untuk membuka layanan pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) secara offline, menyusul gangguan akses internet yang melanda wilayah tersebut dalam beberapa hari terakhir.

Permintaan ini muncul karena gangguan jaringan bertepatan dengan masa pemberkasan calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu, yang membutuhkan SKCK sebagai salah satu syarat utama administrasi.

Ketua F-PKS DPRD SBB, La Ode Risno Judin, SP, dalam keterangannya kepada media, Kamis (11/9/2025), menyatakan bahwa aplikasi Presisi milik Polri sejatinya sangat membantu dalam proses pembuatan SKCK. Namun, ia menyoroti bahwa keterbatasan akses internet di wilayah SBB telah menghambat ribuan peserta dalam menyelesaikan proses tersebut.

“Saat ini ada sekitar 2.300-an calon PPPK yang terancam tidak bisa menyelesaikan SKCK tepat waktu karena jaringan internet yang tidak stabil. Kami minta Polres SBB membuka opsi layanan manual atau offline, setidaknya sampai batas akhir pemberkasan pada 15 September,” ujar Risno Judin.

Selain itu, Fraksi PKS juga mendorong agar Pemerintah Daerah SBB memberikan kemudahan-kemudahan layanan dari instansi terkait, seperti kantor pajak, Dinas Perindag-Naker, hingga RSUD dan Puskesmas, agar seluruh proses administrasi calon pegawai berjalan lancar dan tepat waktu.

Anggota Fraksi PKS lainnya, Rahmat Basiha, turut menambahkan bahwa pelayanan pembuatan SKCK sebaiknya dibuka juga pada akhir pekan, mengingat waktu yang semakin sempit.

“Kami minta layanan dibuka di hari libur, Sabtu dan Minggu, tanggal 13 dan 14 September. Ini penting agar jumlah peserta yang terlayani bisa lebih banyak,” katanya.

Rahmat juga mengusulkan agar ada perpanjangan waktu pemberkasan jika sampai batas waktu yang ditentukan masih banyak calon PPPK yang belum menyelesaikan dokumen mereka.

Keluhan juga datang dari sejumlah peserta PPPK. Salah satu peserta asal Kecamatan Huamual mengaku kesulitan mengakses aplikasi Presisi karena tingginya jumlah pengguna dan buruknya jaringan internet di daerahnya.

“Kayaknya aplikasi overload. Ditambah jaringan yang lemot, jadi makin susah upload dokumen,” ungkapnya saat ditemui media ini.

Situasi ini mendorong seruan agar Pemkab SBB segera berkoordinasi dengan Polres dan instansi terkait guna membuka akses pelayanan offline serta memperluas jam operasional, demi menghindari tertundanya proses administrasi ribuan calon PPPK paruh waktu. (OR-AT)

Baca Juga