Dalam rapat tersebut, Johuri menegaskan bahwa Pemkab Sorong Selatan sebagai kabupaten induk memiliki tanggung jawab penuh dalam mengawal proses pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Imekko hingga terbentuknya tim persiapan resmi.
“Saya minta agar RPJMD Sorong Selatan mencantumkan satu poin penting, yaitu penyediaan anggaran khusus untuk mendukung proses pemekaran Kabupaten Imekko. Ini bukan sekadar wacana, tetapi bentuk tanggung jawab pemerintah daerah sebagai kabupaten induk,” ujar Ali Johuri.
Ia juga menyoroti bahwa selama 20 tahun perjalanan Tim Peduli CDOB Imekko, belum pernah ada alokasi anggaran dari Pemkab Sorong Selatan untuk mendukung perjuangan pemekaran wilayah tersebut.
“Sudah dua dekade masyarakat memperjuangkan pemekaran ini melalui tim-tim kerja dan forum masyarakat, tapi sayangnya belum ada dukungan nyata dari sisi anggaran. Ini perlu menjadi perhatian serius Bupati dan Wakil Bupati,” tambahnya.
Pernyataan Johuri mendapat sambutan positif dari berbagai pihak, termasuk FORKOM Imekko Bersatu Provinsi Papua Barat Daya. Forum tersebut mengapresiasi sikap tegas Wakil Ketua DPRD Sorong Selatan yang dinilai sejalan dengan aspirasi masyarakat di wilayah Imekko.
“Kami mengapresiasi Wakil Ketua I DPRD Sorong Selatan, Bapak Ali Johuri, yang telah mendorong agar RPJMD memuat langkah strategis untuk DOB Imekko. Usulan tersebut diterima baik oleh Ibu Bupati Sorong Selatan. Semoga ini menjadi titik awal yang konkret untuk mewujudkan harapan masyarakat Imekko,” ujar perwakilan FORKOM Imekko Bersatu.
Dengan masuknya usulan ini ke dalam agenda strategis pembangunan daerah, diharapkan proses pemekaran Kabupaten Imekko dapat segera berjalan secara terstruktur dan mendapat dukungan penuh dari pemerintah. (OR-FO)
 |
| Klik ☝ untuk mengikuti akun Google News Kami agar anda tidak ketinggalan berita menarik lainnya |