Dalam sambutannya, Bupati menekankan pentingnya pemahaman mendalam seluruh peserta terhadap kebijakan baru pemerintah pusat terkait dana transfer.
"Mari kita manfaatkan ilmu yang kita dapatkan hari ini untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026 agar lebih baik, terarah, dan benar-benar pro rakyat. Salah satunya tercermin melalui kebijakan dana transfer ke daerah," ujar La Hamidi.
Menurutnya, dana transfer merupakan sumber pendapatan utama bagi daerah, termasuk Kabupaten Buru Selatan. Karena itu, pengelolaan yang optimal harus dilakukan agar setiap rupiah yang dibelanjakan berdampak positif dan signifikan bagi kesejahteraan masyarakat.
Bupati menegaskan, ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dalam pengelolaan keuangan daerah tahun 2026, yaitu:
1. Fokus pada program prioritas. Program yang dipilih harus memberi dampak langsung pada penurunan angka kemiskinan, peningkatan infrastruktur dasar, serta perbaikan layanan publik di bidang pendidikan dan kesehatan.
2. Transparansi dan akuntabilitas. Seluruh proses mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga pelaporan harus terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai bentuk komitmen pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi.
3. Sinergi antar lembaga. Pengelolaan keuangan yang baik memerlukan kerja sama erat antara eksekutif, legislatif, dan seluruh perangkat daerah.
"Mari kita tingkatkan koordinasi dan komunikasi agar setiap program dapat berjalan sesuai rencana," tandas Bupati.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh Zainal Ahmad, AP, M.AP (Kepala Sub Direktorat Fasilitas Pembiayaan Transfer dan Utang Daerah), Drs. Rooy Joh Eramus Salamony (Analis Keuangan Pusat dan Daerah), serta Saefuddin, S.Si, MM (Analis Dana Alokasi Khusus pada Seksi Wilayah I Sub Direktorat). (AL)
 |
| Klik ☝ untuk mengikuti akun Google News Kami agar anda tidak ketinggalan berita menarik lainnya |