Koordinator lapangan, Surasmin Gaffar, menyatakan bahwa selama lima bulan terakhir Pj. Kades tidak pernah mengadakan rapat umum bersama masyarakat. “Jika dalam waktu dekat tidak ada rapat, kami akan menggelar aksi jilid II,” ujarnya.
Aliansi BISA menilai pemerintahan desa berjalan carut-marut. Pengelolaan Anggaran Dana Desa (ADD/DD) lebih dari Rp1 miliar hingga mendekati Rp2 miliar disebut tidak akuntabel. Selain itu, proyek desa justru dikerjakan pemerintah desa sendiri tanpa melibatkan masyarakat maupun pemuda.
Dalam pernyataan sikapnya, aliansi BISA mengajukan delapan tuntutan utama:
1. Mendesak pencopotan Pj. Kades Bilifitu.
2. Menilai kurangnya kontrol BPD.
3. Menuntut kejelasan pembangunan Rumah Layak Huni (RLH) yang tidak selesai.
4. Meminta transparansi pengelolaan BUMDes Rp100 juta.
5. Meminta penjelasan atas pos-pos anggaran yang dipangkas.
6. Mendesak perangkat desa dilarang terlibat dalam proyek desa.
7. Menuntut penertiban kendaraan dinas BPD.
8. Mendesak adanya rapat umum setiap pencairan dana desa.
Massa aksi menegaskan, jika tuntutan ini tidak segera ditindaklanjuti, mereka siap melakukan aksi lanjutan dengan massa yang lebih besar. (OR-Ri)
 |
| Klik ☝ untuk mengikuti akun Google News Kami agar anda tidak ketinggalan berita menarik lainnya |