Pernyataan ini muncul di tengah menguatnya narasi dari kelompok tertentu yang mengklaim diri sebagai pejuang lingkungan, namun di saat yang sama justru menyudutkan pihak lain.
“Kami tidak bisa membiarkan opini publik dikaburkan oleh segelintir kelompok yang merasa paling benar. Kerusakan Gunung Botak bukan ulah satu-dua pihak, tapi buah dari kelalaian berjamaah selama bertahun-tahun,” tegas Ruslan, Minggu (27/7/2025).
Hal ini, lanjutnya, bukan terkait pencitraan, tetapi panggilan bersama untuk menyelamatkan lingkungan.
“Ini bukan panggung pencitraan, ini darurat lingkungan yang membutuhkan langkah nyata.”
Ruslan menekankan bahwa saat ini bukan waktu untuk saling tunjuk jari, tetapi momentum untuk bersatu. Ia mendorong pemerintah pusat hadir dengan langkah konkret, termasuk penertiban menyeluruh terhadap semua aktivitas ilegal di Gunung Botak, tanpa pandang bulu.
“Kita ingin penertiban yang adil. Jangan hanya masyarakat kecil yang ditindak, sementara aktor besar dibiarkan bebas beroperasi,” ujarnya.
Sebagai bentuk komitmen politik partai terhadap penyelamatan lingkungan, Ruslan akan melakukan konsolidasi nasional di internal PBB. Ia menyebut koordinasi dengan Ketua Umum dan para Ketua DPC akan difokuskan pada tekanan politik terhadap pemerintah, termasuk Presiden Prabowo Subianto dan kementerian terkait, untuk bertindak cepat dan tepat.
Lebih lanjut, Ruslan menyatakan akan menjalin komunikasi intensif dengan berbagai instansi, mulai dari Kementerian Hukum dan HAM, Imigrasi, hingga Pemasyarakatan serta akan berkonsultasi langsung dengan Yusril Ihza Mahendra, Ketua Pembina DPP PBB, terkait langkah-langkah hukum yang sedang berjalan di Kabupaten Buru.
Di saat yang sama, ia juga menyatakan dukungan terhadap upaya Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa dan Bupati Buru yang tengah mendorong sinergi lintas sektor dalam menangani permasalahan Gunung Botak. (OR-HA)
 |
| Klik ☝ untuk mengikuti akun Google News Kami agar anda tidak ketinggalan berita menarik lainnya |