Azis menilai kritik terhadap Bahlil tidak berdiri di atas fondasi sejarah yang utuh.
“Aneh sekali, tambang ini sudah beroperasi lebih dari 7 tahun. Kenapa baru sekarang ribut? Dan kenapa justru Menteri yang baru menjabat belum genap setahun yang diserang?” kata Azis, Minggu (08/06/2025).
Azis memaparkan, aktivitas tambang nikel di Pulau Gag bukanlah hal baru. Jejak legalitasnya bahkan bisa ditelusuri sejak era Presiden Soeharto.
“Kontrak Karya Generasi VII itu ditandatangani pada 18 Februari 1998, zaman Presiden Soeharto. Jadi ini bukan proyek baru. Sejak Megawati hingga SBY, semua meneruskan prosesnya. Di era Presiden Jokowi, izin operasi produksinya keluar tahun 2017, dan tambangnya mulai aktif tahun 2018,” jelasnya.
Menurut Azis, semua proses perizinan tersebut terjadi jauh sebelum Bahlil menjabat Menteri ESDM pada 19 Agustus 2024. Namun kini, Bahlil menjadi martir atas warisan panjang tambang tersebut.
Jadi, lanjutnya, tudingan terhadap Bahlil sebagai aktor perusak lingkungan mengundang pertanyaan serius, kenapa LSM baru bersuara setelah 7 tahun tambang beroperasi di Pulau Gag?
"Tidak ada protes saat terbit Izin Operasi Produksi (2017), atau ketika produksi dimulai (2018). Greenpeace diam seribu bahasa saat IPPKH diterbitkan (2015). Tapi dalam sepekan terakhir, Greenpeace dan LSM tiba-tiba sadar lingkungan setelah 7 tahun operasi tambang Pulau Gag berjalan," ucapnya.
Azis berpendapat, ada semacam isu orderan yang mengisi masa transisi politik, dan menjadi trigger revitalisasi issu lama dengan menjadikan orang tidak bersalah sebagai aktor utama.
Ia menilai ada kelemahan dari argumentasi aktivis. Sebab, semestinya tuduhan pelanggaran UU Pulau Kecil (UU No. 27/2007) disampaikan sejak 2015, saat IPPKH diterbitkan. Bukan baru sekarang, dimana issunya mendadak dimobilisasi secara massif, sistematik, namun sangat politis.
"Dari perspektif saya, Bahlil hanyalah kambing hitam atau target politik. Di saat dia mengambil langkah progresif dengan membekukan sementara operasi PT Gag Nikel pada 5 Juni 2025 untuk audit lingkungan, justru dia dijadikan scapegoat," paparnya.
Katanya, ada dua analisis politik yang patut dipertimbangkan untuk membaca masalah ini. Yakni, saat masih menjabat Menteri Investasi/Kepala BKPM RI, Bahlil mencabut 2.078 izin tambang bermasalah, melakukan pengetatan aturan ekspor mineral yang mengusik oligarki tambang, serta membatalkan proyek smelter fiktif senilai Rp300 triliun.
Selain itu, tambahnya, pencapaian Bahlil menjadi Ketum Partai Golkar melampaui ekspektasi banyak orang, termasuk sejumlah petinggi partai. Seorang anak kampung dari timur dengan nasab tidak jelas, bisa menjadi pemuncak partai pemenang kedua di republik ini. Ibarat kata, posisi politik Bahlil yang kuat akan mengancam kartel tambang sehingga dia perlu dilemahkan. Bila perlu, serangan itu datang dari delapan penjuru mata angin.
Lanjutnya, polemik tambang nikel Pulau Gag, Raja Ampat, adalah drama politik berbalut isu lingkungan. Menyerang Bahlil yang justru berusaha mengoreksi warisan masalah 27 tahun adalah tindakan ahistoris. Presiden Prabowo memerlukan figur seperti Bahlil, sosok yang tegas terhadap korporasi nakal, namun peka terhadap kebutuhan riil masyarakat.
Menurut Azis, agenda mendesak yang akan menjadi solusi berkeadilan hanya mungkin tercapai bila kita berani membongkar akar masalah, warisan sistem tambang yang koruptif, bukan sebaliknya menjadikan Bahlil sebagai martil dalam pertarungan kuasa.
"Presiden Prabowo membutuhkan lebih banyak Bahlil, menteri yang berani menghancurkan oligarki tambang meski dihujani fitnah. Jangan biarkan Raja Ampat menjadi tumbal dalam konspirasi politik para elite!" tutupnya. (OR-AAA)
 |
| Klik ☝ untuk mengikuti akun Google News Kami agar anda tidak ketinggalan berita menarik lainnya |