Namrole, Orasirakyat.com
Aksi yang digelar sejumlah mahasiswa dari enam kecamatan itu dibawa komando Senioritas Uniqbu, Epot Latbual. Mereka menuntut agar dana hibah yang diberikan oleh Pemda Bursel kepada Uniqbu harus setara dengan dana hibah yang diberikan kepada Universitas terbuka Kampus Namrole.
Menggunakan Mobil Pickup, dilengkapi pengeras suara dan bendera merah putih, dan sejumlah pamflet, para mahasiswa ini mulai melakukan aksinya dari depan pasar Kai Wait menuju kantor Bupati dan Kantor DPRD.
Sesampainya di kantor Bupati, para mahasiswa ini kemudian menyampaikan tuntutan mereka. Mereka meminta Pemda Bursel berlaku adil dalam memberikan dana hibah bagi lembaga pendidikan yang ada di Bursel.
"Data yang kami peroleh, dana hibah Di UT Rp.900 juta, sedangkan di Iqra hanya 100 juta, kemudian ditambahkan menjadi Rp.150 juta. Ini perbedaan antara langit dan bumi," teriak Epot Latbual.
Menurutnya, pemberian dana hibah yang diberikan Pemda Bursel kepada Iqra dan UT telah menimbulkan kecemburuan antara sesama lembaga pendidikan.
"Pemberian dana hibah ini membuat kecemburuan. Keadilan harus di tegakan," teriaknya.
Lebih tegas Latbual mengatakan agar Pemda Bursel lebih bersikap bijak dan tidak memihak dalam pembagian dana hibah kepada lembaga pendidikan. Bahkan, ia berharap Pemda dapat menggabungkan dana hibah Uniqbu dan UT kemudian dibagi rata bagi kedua Universitas.
"Tuntutan kami supaya Pemda dapat membagi dana hibah Rp. 1 miliar itu di bagi dua, Rp. 500 juta untuk Uniqbu dan Rp. 500 juta bagi UT, supaya ada keadilan di daerah. Itu yang kami minta. Istilahnya mesti bela kelapa, bagi sama rata supaya wajar pembagian dana hibah," teriaknya.
"Kalau tidak, dana Rp.900 juta yang diberikan ke UT harus juga diberikan ke Iqra. UT Rp. 900 juta, Uniqbu juga Rp. 900 juta itu baru adil. jika tidak kami akan kembali dengan aksi berjilid - jilid dan kami akan mengeluarkan mosi tidak percaya kepada Pemda Bursel dan DPRD," tambahnya.
Disamping itu, Latbual juga menyentil, saat ini ada dugaan oknum Anggota DPRD yang menikmati beasiswa saat berkuliah di UT.
"Dari informasi yang berkembang, kami juga menduga bahwa ada salah satu anggota DPRD Bursel yang kuliah di UT dan mendapat beasiswa dari Pemda. Ini kan lucu, masa ada Anggota DPRD yang sudah menerima gaji dan memiliki jabatan tapi kuliahnya masih menggunakan beasiswa dari Pemda Bursel," ungkapnya.
"Layak tidak anggota DRPD mendapat beasiswa, sementara masih banyak mahasiswa yang ekonominya minim tidak mendapat beasiswa," sentilnya.
"Apa yang membuat kami berbeda dengan mereka sampai kita dibedakan dengan mereka. Kita sama-sama menempuh pendidikan. Kami mohon perhatian Pemda untuk tidak miring sebelah. Ini tindakan ketidak adilan yang membuat kita berteriak -teriak di jalan," tandasnya.
Setelah berorasi sekitar satu jam lebih, mahasiswa Uniqbu kemudian ditemui oleh Kabid Konflik kesbangpol, Ali Maharadja dan Plt Kasat PolPP Bursel, Robinson Biloro. Selanjutnya enam mahasiswa diminta untuk bertemu dengan Wakil Bupati (Wabup) Bursel, Gerson Eliaser Selsily.
Wabup Bursel saat beraudiensi dengan para mahasiswa, Wabup didampingi, Kadis Keuangan Syane Risambessy, Kepala Bappeda dan Litbang Kader Tuasamu, Kepala Kesbangpol M Solissa, dan Plt. Kasat Pol PP, Robinson Biloro.
Wabup Gerson Eliaser Selsily dalam penyampaiannya mengatakan, dalam pemberian dana hibah dipengaruhi oleh banyak faktor.
"Iqra sudah diberikan bantuan dari Pemda walaupun dari pemberian itu telah menjadi temuan bagi Pemda. Jadi kami sangat hati-hati dalam memberikan bantuan hibah," ucap Selsily.
Selsily meminta, agar manajemen Uniqbu diperbaharui, dan dalam pengajuan MoU jangan hanya dicantumkan untuk operasional saja tetapi lebih di fokuskan ke beasiswa bagi para mahasiswa.
"Manajemen sistem dengan baik supaya kedepan kita bisa perbaiki. Pemberian dana hibah diberikan bukan asal kasih, tapi ada beberapa indikator. Pertama itu, kebanyakan dana untuk Iqra pakai untuk hanya untuk operasional, tapi kami berkeinginan untuk digunakan bagi mahasiswa dalam bentuk beasiswa. Managemennya yang harus di tata," pungkasnya.
Menurutnya pembagian dana hibah Rp. 900 juta bagi UT itu sesuai dengan MoU yang disepakati, karena MoU itu menjadi dasar pemberian dana hibah bagi lembaga pendidikan dan UT sendiri banyak difokuskan bagi Beasiswa.
Lebih jauh dijelaskan, kedepannya Pemda akan melakukan perbaikan MoU demi mengedepankan kepentingan beasiswa bagi mahasiswa di Uniqbu maupun di UT.
"Dana bisa diubah jika di ubah dahulu MoU antara lembaga Uniqbu dengan Pemda karena dasar hukumnya ada disitu. Dan harus diubah managementnya dengan berfokus dan mengedepankan dana untuk beasiswa dan bukan hanya untuk operasional kampus saja. Pemda membuka diri supaya kedepan bisa kita tetapkan sesuai MoU," tandasnya.
Disana, mereka ditemui oleh Wakil Ketua II, La Hamidi dan Wakil Ketua I, Jamatia Booy. Usai menyampaikan aspirasinya kepada pimpinan DPRD, mahasiswa kembali membubarkan diri dan bergerak menuju kampus Uniqbu Di Desa Lektama. (OR/AL)
 |
| Klik ☝ untuk mengikuti akun Google News Kami agar anda tidak ketinggalan berita menarik lainnya |
