Hal itu disampaikan Wattimena saat membawakan materi pada Diskusi Panel yang digelar Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Maluku dalam rangkaian Konferensi Wilayah (Konferwil) III Tahun 2026, yang berlangsung di Zest Hotel Ambon, Jalan Imam Bonjol, Kecamatan Sirimau, Selasa (20/10/2026).
Menurut Bodewin, pemerintah Kota Ambon sangat memahami peran strategis media dalam mempublikasikan program pembangunan dan pelayanan publik kepada masyarakat.
"Pemerintah Kota Ambon tentu memahami betapa pentingnya media dalam membangun upaya untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pembangunan, serta pelayanan publik," ujar Bodewin.
Ia mengungkapkan, pola kerja sama yang intens antara pemerintah dan media telah ia bangun sejak menjabat sebagai Penjabat Wali Kota Ambon.
"Sampai tahun 2026, kebanyakan kerja sama pemerintah dengan media ini mulai semenjak beta menjabat sebagai penjabat Wali Kota Ambon," katanya.
Pengalaman serupa, kata dia, juga pernah ia terapkan saat menjabat sebagai Sekretaris DPRD Provinsi Maluku, di mana hampir seluruh media diajak bekerja sama.
"Dulu waktu jadi Sekretaris DPRD Provinsi Maluku hampir semua media katong kerja sama. Dampaknya, semua kerja-kerja DPRD pada saat itu terpublikasi dengan baik ke masyarakat dan publik jadi tahu apa yang dikerjakan oleh DPRD," jelasnya.
Bodewin menilai, kerja keras pemerintah akan menjadi sia-sia jika tidak diketahui publik. Karena itu, peran media sebagai jembatan informasi sangat vital.
"Nah begitu juga dengan beta menjadi Wali Kota Ambon. Percuma Wali Kota, Wakil Wali Kota dan jajarannya kerja setengah mati tapi publik tidak tahu apa yang dia kerja. Nanti akan muncul pertanyaan publik, dong kerja apa saja. Makanya betapa pentingnya bagi kami untuk bekerja sama dengan media," tuturnya.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa media dan pemerintah memiliki peran berbeda namun saling berkontribusi bagi pembangunan daerah.
"Media dan pemerintah memiliki dua peran yang berbeda tapi sama-sama berkontribusi bagi pembangunan daerah. Beta rasa tujuan media ini juga mendukung pembangunan supaya berjalan dengan baik. Lalu pemerintah bertanggung jawab kepada publik, media menjadi jembatan untuk menyampaikannya kepada publik," ujar Bodewin.
Meski demikian, ia mengingatkan agar kerja sama tersebut tidak menghilangkan fungsi kritis pers sebagai pengawas.
"Hubungan yang sehat harus dibangun melalui keterbukaan. Bukan berarti kalau sudah bekerja sama dengan media lalu ingin menghilangkan daya kritis dalam rangka fungsi pengawasan media," pungkasnya. (OR-EH)
 |
| Klik ☝ untuk mengikuti akun Google News Kami agar anda tidak ketinggalan berita menarik lainnya |