Aksi tersebut menyoroti persoalan keterlibatan tenaga kerja lokal dalam pengembangan Blok Masela, khususnya terkait transparansi proses perekrutan, kepastian kesempatan kerja bagi masyarakat MBD dan Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT), hingga peningkatan kompetensi tenaga kerja lokal.
Pantauan di lapangan, mahasiswa membawa sejumlah tuntutan yang ditujukan kepada Pemerintah Provinsi Maluku dan DPRD Maluku. Aksi berlangsung di dua lokasi dengan substansi tuntutan yang saling berkaitan, namun diarahkan pada kewenangan masing-masing lembaga.
Mahasiswa Desak Pemprov Pastikan Akses Kerja Masyarakat MBD
Di Kantor Gubernur Maluku, mahasiswa menyampaikan aspirasi melalui orasi secara bergantian.
Dalam orasinya, mahasiswa menilai pengembangan Blok Masela harus memberikan ruang yang jelas bagi masyarakat daerah, terutama MBD dan KKT yang berada di wilayah Maluku.
Mahasiswa mendesak Gubernur Maluku mengambil langkah koordinasi dan tindakan konkret untuk memastikan masyarakat MBD memperoleh akses yang adil terhadap kesempatan kerja dalam pengembangan Blok Masela, mulai dari fase konstruksi hingga produksi.
Mereka juga menyoroti pentingnya transparansi dalam proses perekrutan tenaga kerja sehingga masyarakat dapat mengetahui kebutuhan tenaga kerja, persyaratan, mekanisme pendaftaran, hingga hasil seleksi.
“Kami tidak sedang meminta pekerjaan tanpa kompetensi. Yang kami minta adalah akses yang adil, proses yang transparan, dan kesempatan bagi anak-anak MBD untuk mempersiapkan diri sesuai kebutuhan Blok Masela,” demikian poin yang disuarakan mahasiswa dalam orasi mereka.
Mahasiswa juga meminta Pemerintah Provinsi Maluku menjalankan fungsi koordinasi dengan Kementerian ESDM, Kementerian Ketenagakerjaan, SKK Migas, INPEX Masela Ltd., pemerintah kabupaten, serta perusahaan kontraktor yang terlibat dalam proyek.
Menurut mahasiswa, koordinasi lintas lembaga diperlukan agar persoalan rekrutmen tenaga kerja lokal tidak berjalan sendiri-sendiri dan masyarakat memperoleh kepastian mengenai kebutuhan tenaga kerja dalam setiap tahapan proyek.
Selain persoalan rekrutmen, mahasiswa meminta Pemprov Maluku menyusun program penyiapan tenaga kerja asal MBD melalui pelatihan vokasi, sertifikasi kompetensi, pemagangan, dan fasilitasi penempatan kerja.
Mereka juga meminta kejelasan mengenai kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan INPEX serta mendorong adanya kepastian mengenai target penyerapan tenaga kerja lokal untuk MBD dan KKT.
Dalam tuntutannya, mahasiswa turut meminta pembangunan dermaga di Pulau Masela serta koordinasi pemerintah dengan INPEX berkaitan dengan kebutuhan dan keterlibatan masyarakat lokal.
Hampir Dua Jam, Gubernur Temui Massa Aksi
Gubernur Maluku Hendrik akhirnya turun menemui masa aksi. Iya langsung merespon aksi yang berlangsung hampir dua jam tersebut.
Hendrik menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak menginginkan masyarakat Maluku, termasuk masyarakat MBD, hanya menjadi penonton atas pengelolaan sumber daya alam yang berada di wilayahnya sendiri.
"Percayalah. Kami pemerintah tidak akan mau jadi penonton di negeri kami. Apalagi kalau rekrutmen besar-besaran. Jadi jangan bilang pemerintah tidak peduli. Kami sangat peduli," tegas Hendrik di hadapan massa aksi.
Gubernur Tegaskan Akan Kawal Akses Pekerja Lokal
Menanggapi tuntutan mahasiswa yang secara khusus menyoroti persoalan emisi tenaga kerja, Hendrik menjelaskan bahwa kewenangan rekrutmen tidak sepenuhnya berada pada pemerintah daerah.
Menurutnya, proses penerimaan tenaga kerja merupakan kewenangan perusahaan yang mengelola proyek, dengan tetap mempertimbangkan standar dan kualifikasi yang dibutuhkan.
Meski begitu, Pemerintah Provinsi Maluku, kata Hendrik, akan mendorong agar masyarakat lokal memperoleh kesempatan yang lebih besar untuk masuk dalam kebutuhan tenaga kerja proyek.
"Rekrutmen tenaga kerja itu bukan hak pemerintah daerah, tetapi perusahaan tertentu. Mereka juga harus memilih kualifikasi sesuai kebutuhan. Kita akan sampaikan kepada mereka agar bisa ikut menerima pekerja lokal. Nanti kita akan memantaunya," jelasnya.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi tanggapan pemerintah daerah terhadap keresahan mahasiswa mengenai akses masyarakat MBD terhadap lapangan pekerjaan yang terkait dengan pengembangan Blok Masela.
Bagi pelajar, permasalahan tersebut tidak hanya mengenai jumlah tenaga kerja yang terserap, tetapi juga bagaimana pemerintah memastikan masyarakat lokal memiliki kesempatan untuk memenuhi standar kompetensi yang dipersyaratkan perusahaan.
Oleh karena itu, dalam tuntutannya mahasiswa juga meminta pemerintah menyiapkan program pelatihan vokasi, sertifikasi kompetensi, pemagangan, serta fasilitasi penempatan tenaga kerja asal MBD sesuai kebutuhan proyek.
Berlanjut ke DPRD Maluku
Setelah menyampaikan aspirasi di Kantor Gubernur Maluku, massa aksi kemudian bergerak menuju Kantor DPRD Provinsi Maluku.
Pantauan di lapangan, massa mahasiswa setelah tiba di kantor DPRD Maluku mereka tetap berorasi secara bergantian sambil menunggu di persilahkan masuk untuk membahas.
kemudian kurang lebih satu jam, masa aksi diterima pimpinan DPRD Maluku di ruang utama rapat paripurna DPRD Maluku.
Pertemuan tersebut menjadi ruang bagi mahasiswa untuk menyampaikan secara langsung tuntutan mereka kepada lembaga legislatif, terutama terkait fungsi pengawasan DPRD terhadap kebijakan ketenagakerjaan dalam pengembangan Blok Masela.
Mahasiswa meminta DPRD segera menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang melibatkan Pemerintah Provinsi Maluku, Dinas Tenaga Kerja, SKK Migas, INPEX Masela Ltd., kontraktor dan subkontraktor, Pemerintah Kabupaten MBD, Pemerintah Kabupaten KKT, serta perwakilan mahasiswa.
Mereka juga meminta DPRD memanggil pihak kontraktor yang sedang melakukan pekerjaan di Lermatang untuk memberikan penjelasan mengenai persoalan tenaga kerja.
Selain itu, mahasiswa mendorong DPRD memperkuat regulasi mengenai perlindungan dan penyerapan tenaga kerja lokal serta local content di Maluku.
Pimpinan DPRD: Aspirasi Akan Ditindaklanjuti
Saat menemui massa aksi di ruang utama rapat paripurna DPRD Maluku, pimpinan DPRD menyampaikan bahwa aspirasi mahasiswa terkait tenaga kerja Blok Masela akan menjadi perhatian lembaga legislatif.
Pimpinan DPRD juga menyatakan akan menindaklanjuti persoalan tersebut melalui pemanggilan dinas dan pemangku kepentingan terkait.
“Aspirasi yang disampaikan adik-adik mahasiswa ini akan kami tindak lanjuti. Kami akan memanggil pihak-pihak terkait, terutama dinas dan stakeholder yang berkaitan dengan persoalan tenaga kerja Blok Masela,” ujar pimpinan DPRD Maluku saat menemui massa aksi.
Pernyataan tersebut menjadi respons DPRD terhadap tuntutan mahasiswa yang meminta adanya forum resmi untuk membahas persoalan rekrutmen tenaga kerja lokal.
Mahasiswa juga mendesak DPRD membentuk tim pengawas atau kelompok kerja ketenagakerjaan Blok Masela yang melibatkan komisi terkait, akademisi, serta perwakilan MBD dan KKT.
DPRD juga diminta melakukan kunjungan kerja ke MBD, KKT, BLK, maupun lokasi proyek untuk melihat secara langsung kesiapan tenaga kerja lokal dan menyerap aspirasi masyarakat.
Minta Mekanisme Rekrutmen Lebih Terbuka
Dalam tuntutannya kepada DPRD, mahasiswa meminta adanya mekanisme rekrutmen tenaga kerja lokal Blok Masela yang transparan, partisipatif, dan mudah diakses masyarakat.
Mereka juga mendorong adanya kerja sama antara pemerintah, INPEX, SKK Migas, dan kontraktor mengenai target penyerapan tenaga kerja lokal yang terukur berdasarkan tahapan proyek.
Selain itu, DPRD diminta meminta laporan berkala mengenai penyerapan tenaga kerja lokal, termasuk masyarakat MBD dan KKT.
Mahasiswa juga meminta adanya ruang pengaduan masyarakat terkait dugaan diskriminasi, pungutan liar, manipulasi rekrutmen, maupun intimidasi terhadap pelamar lokal.
Mereka mendorong isu tenaga kerja Blok Masela masuk dalam pembahasan rapat komisi maupun rapat gabungan komisi secara berkala.
Bukan Menolak Investasi
Substansi aksi mahasiswa dalam pantauan Maluku.Newsline.id tidak diarahkan pada penolakan terhadap pengembangan Blok Masela.
Mahasiswa justru menitikberatkan tuntutannya pada bagaimana investasi tersebut dapat memberikan ruang yang lebih terukur bagi masyarakat lokal, terutama dalam aspek kesempatan kerja dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
Mereka meminta pemerintah dan pemangku kepentingan memastikan masyarakat MBD tidak hanya menjadi penonton dalam proyek strategis tersebut, tetapi memiliki akses yang jelas sesuai kompetensi dan kebutuhan tenaga kerja.
Aksi tersebut sekaligus menjadi desakan agar persoalan ketenagakerjaan Blok Masela dibahas melalui mekanisme resmi antara pemerintah, DPRD, perusahaan, serta masyarakat dan mahasiswa asal daerah terdampak.
Arus media mencatat, isu keterlibatan tenaga kerja lokal kini menjadi salah satu tuntutan yang terus mengemuka seiring berjalannya tahapan pengembangan Blok Masela.(OR/MS)
 |
| Klik ☝ untuk mengikuti akun Google News Kami agar anda tidak ketinggalan berita menarik lainnya |