Ratusan Warga Konsel Tolak Jetty PT TIS, Desak APH dan DLH Sultra Turun Tangan Sebelum Konflik Meledak

KENDARI – Gelombang penolakan terhadap pembangunan jetty milik PT Tambang Indonesia Sejahtera (TIS) di Desa Bangun Jaya, Kecamatan Lainea, Kabupaten Konawe Selatan (Konsel), terus membesar. Ratusan warga mendesak aparat penegak hukum (APH) dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sulawesi Tenggara segera turun tangan sebelum polemik di lapangan berubah menjadi konflik terbuka.

Desakan itu mencuat dalam aksi massa yang digelar, Senin (4/5/2026), menyusul belum adanya langkah tegas dari pihak berwenang terhadap proyek yang ditolak masyarakat setempat.

Koordinator lapangan aksi, Saldin, menyebut aparat dan instansi terkait tidak boleh tinggal diam di tengah meningkatnya resistensi warga. Menurutnya, lambannya respons pemerintah justru memperbesar potensi konflik horizontal di masyarakat.

"Jangan tunggu situasi memanas baru turun. Negara harus hadir sebelum konflik pecah,” tegas Saldin.

Ia menilai hingga kini belum ada langkah konkret dari DLH Sultra untuk merespons keresahan warga, padahal proyek tersebut dinilai menimbulkan banyak pertanyaan, terutama soal aspek lingkungan dan legalitas lokasi pembangunan.

Saldin menyoroti dugaan kejanggalan posisi pembangunan jetty yang disebut berada dekat kawasan permukiman warga. Ia mempertanyakan dasar penerbitan izin lingkungan, khususnya dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang semestinya menjadi landasan utama proyek.

"Kalau benar ada AMDAL, titiknya di mana? Kenapa bisa pembangunan jetty berdiri di area yang berdekatan dengan pemukiman warga? Ini harus dibuka terang,” katanya.

Selain soal legalitas, warga juga menyoroti dampak aktivitas pembangunan terhadap nelayan dan masyarakat pesisir yang menggantungkan hidup dari wilayah sekitar lokasi proyek.

Karena itu, massa mendesak pemerintah daerah, APH, dan DLH Sultra segera melakukan evaluasi menyeluruh serta menghentikan sementara pembangunan jetty sampai seluruh persoalan dinyatakan terang.

"Kami minta pembangunan dihentikan dulu. Evaluasi total sebelum konflik makin luas,” ujar Saldin.

Menurutnya, langkah cepat dan tegas aparat menjadi penentu dalam menjaga stabilitas keamanan sekaligus memberi kepastian hukum atas polemik yang berkembang.

Sementara itu, Pengawas Lingkungan Hidup Sultra, Mirna, menyampaikan Kepala DLH Sultra sedang tidak berada di kantor karena menghadiri kegiatan musrenbang di Kabupaten Kolaka.

Ia menyarankan massa aksi untuk turut menyampaikan aspirasi ke Kementerian Lingkungan Hidup agar tuntutan masyarakat dapat diteruskan ke tingkat pusat.

Hingga berita ini diterbitkan, media masih berupaya mengonfirmasi pihak PT TIS maupun instansi terkait lainnya. Ruang hak jawab terbuka bagi seluruh pihak untuk memberikan klarifikasi. (OR-Rls)

Baca Juga

Jangan Lewatkan...