![]() |
| Oleh:[Ik3l Dojja /penulis] |
Hari ini, ruang publik digital tak lebih dari sebuah teater ilusi raksasa. Hampir semua yang kita konsumsi di dalam media digital adalah kepalsuan kebenaran. Kreator pujaan yang kita ikuti, gambar yang kita lihat, dan video yang memantik emosi kita, tidak benar-benar nyata. Kita telah ditarik paksa masuk ke dalam era di mana kebenaran hanyalah komoditas yang bisa direkayasa, dipelintir, dan direproduksi oleh mesin.
Hiperealitas dan Fasisme Algoritma
Fenomena ini bukanlah hal yang muncul tiba-tiba. Jauh hari, sosiolog dan filsuf Prancis, Jean Baudrillard, telah meramalkan kondisi ini melalui konsep Simulakra dan Hiperealitas.Baudrillard menegaskan bahwa kita akan tiba pada suatu fase di mana salinan (kopi) dari realitas akan menjadi lebih nyata daripada realitas itu sendiri. Di era ini, Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence/AI) telah bermutasi dari alat bantu menjadi arsitek realitas tersebut.
Sejalan dengan itu, sejarawan Yuval Noah Harari memperingatkan bahwa AI telah meretas sistem operasi peradaban manusia, yakni kemampuan penceritaan (storytelling). Batas demarkasi antara apa yang nyata dan apa yang fiktif telah runtuh secara tragis. Hanya dalam hitungan detik, babakan suara bisa dikloning secara presisi, wajah disulap dengan teknik deepfake, dan data identitas manusia bisa dibuat serta diubah dari ruang hampa.
Teror Disinformasi dalam Contoh Nyata
Ini bukan lagi sekadar ketakutan teoretis. Realitas digital telah membuktikan betapa rentannya mata manusia ditipu oleh teknologi.
Ingatlah pada kasus deepfake Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, di awal invasi Rusia (2022). Sebuah video palsu yang menampilkan dirinya memerintahkan pasukan Ukraina untuk menyerah, tersebar masif dan nyaris melumpuhkan moral militer sebuah negara. Di ranah sosial, dunia tertipu oleh foto hiper-realistis Paus Fransiskus yang mengenakan jaket modis Balenciaga hasil olahan mesin AI. Bahkan di Tanah Air, pada momentum Pemilu 2024, teknologi ini digunakan untuk "menghidupkan kembali" sosok Presiden ke-2 RI, Soeharto, lengkap dengan intonasi suara dan mimiknya.
Bahkan, foto presiden, orang-orang terpopuler, atau para tokoh bangsa bisa diubah dalam sekejap demi kepentingan apa pun itu—baik itu agenda politik kotor, kapitalisme predator, atau sekadar adu domba. Kepentingan kelompok tertentu kini memiliki senjata pemusnah massal berupa disinformasi.
Krisis Skeptisisme: Ketika Realitas Kehilangan Makna
Dampaknya adalah matinya epistemologi kebenaran. Semua video dan kejadian yang benar-benar terjadi secara fakta di lapangan, kini sulit untuk dikatakan sebagai fakta (karena dengan mudah dituduh sebagai hoaks). Sebaliknya, semua yang tidak faktual secara sistematis bisa diamini dan dilegitimasi menjadi fakta. Berita yang kita lihat di layar belum tentu representasi kebenaran. Apa yang terjadi secara realitas kini sangat sulit ditentukan kebenarannya. Dokumentasi visual yang selama berabad-abad menjadi bukti tak terbantahkan (seeing is believing) kini telah mati.
Disrupsi ini menciptakan ironi yang mengerikan. Jangankan untuk urusan kebijakan negara yang kompleks, bahkan untuk mengonfirmasi kebenaran sederhana pun kita terjebak dalam keraguan ekstrem. Fakta empiris yang benar-benar nyata, misalnya bahwa "seorang figur publik sedang terbaring sakit keras", kini sulit juga dalam menentukan kebenarannya karena publik tak lagi percaya pada apa yang mereka lihat.
Adegan-adegan di media digital secara diam-diam telah mensubstitusi dan mengubah kebenaran secara realitas fisik dengan "kebenaran AI". Ini pada dasarnya telah mengubah perspektif manusia secara fundamental. Manusia diasingkan dari kemampuannya sendiri dalam meraba realitas. Nalar publik diretas, dan kesadaran kolektif kita dibajak. Inilah wujud nyata bahwa media digital berada dalam kondisi yang membahayakan kemanusiaan dan cara kita berpikir.
Panggilan Kedaulatan Kognitif Bangsa
Sebagai entitas bangsa yang merdeka, menjunjung tinggi independensi, dan bernapaskan nilai-nilai Pancasila untuk "mencerdaskan kehidupan bangsa", fenomena ini adalah ancaman langsung terhadap ketahanan nasional kita. Bangsa yang besar tidak hanya diukur dari kedaulatan teritorialnya, tetapi juga dari kedaulatan kognitif rakyatnya. Jika rakyat tak lagi mampu membedakan mana kebenaran faktual dan mana ilusi digital, demokrasi kita hanya tinggal menunggu waktu untuk runtuh menjadi mobokrasi yang dikendalikan oleh pemilik modal algoritma.
Bagi para pembaca, akademisi, peneliti, penulis, dan seluruh elemen bangsa, tugas sejarah kita saat ini adalah merebut kembali otoritas pikiran kita. Kita tidak boleh membiarkan realitas bangsa ini didikte oleh barisan kode mesin. Sebab saat manusia kesulitan dan kehilangan kemampuannya dalam menentukan sebuah kebenaran, pada saat itulah kita benar-benar kehilangan kemanusiaan kita. (MM)
![]() |
| Klik ☝ untuk mengikuti akun Google News Kami agar anda tidak ketinggalan berita menarik lainnya |

