Close
Close

Rusmini Tak Penuhi Syarat, Sahima Kasuba Dituding Ngotot Manipulasi Jabatan Kepsek SMAN 20 Halsel

Malut – Skandal besar mengguncang sektor pendidikan di Kabupaten Halmahera Selatan. 


Sahima Kasuba, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara Malut), menjadi pusat badai kritik setelah dituding memanipulasi proses penunjukan Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Sekolah SMAN 20 Halsel demi kepentingan pribadi Rusmini Hasan. 


Aksi ini tak hanya memicu demo massal dari orang tua murid dan masyarakat Desa Indari, tapi juga mengungkap borok ketidakadilan dalam birokrasi pendidikan. Apakah ini akhir dari karier Sahima? Publik menuntut jawaban tegas! 


Kisah ini meledak seperti bom waktu, dimulai dari ambisi Rusmini Hasan dan rekanannya, Suratman, untuk merebut kendali sekolah. Menurut sumber terpercaya di lapangan, Sahima Kasuba memberikan dukungan penuh, bahkan menerbitkan Surat Keputusan (SK) PLT tanpa mengikuti prosedur standar. 


Alih-alih bertindak sebagai mediator netral di tengah konflik yang sudah viral di media sosial, Sahima malah terlihat memihak secara terang-terangan. 


"Ini bukan lagi urusan administrasi biasa, ini manipulasi kekuasaan yang merampas hak pendidikan generasi muda kita!" seru seorang orang tua murid, Jumat (17/10/2025) yang meminta identitasnya dirahasiakan, mencerminkan kekecewaan mendalam masyarakat.


SK PLT bernomor 800.1.3.3/SP-MU/51/2025, ditandatangani Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda pada 9 Oktober 2025, langsung menjadi pemicu amarah.


Masyarakat Indari mengecam Sahima atas kegagalannya menjaga netralitas, dengan tudingan bahwa ia mengabaikan verifikasi mendalam demi memaksakan agenda pribadi.


"Bagaimana pejabat sekaliber Sahima Kasuba bisa menginjak-injak suara rakyat? Ini arogansi murni yang menghancurkan kepercayaan pada institusi pendidikan!" tegas Saiful Arfa, Ketua Komite Sekolah, Jumat (17/10/2025) dalam pernyataan eksklusif yang penuh emosi.


Saiful tak ragu mempertanyakan kualifikasi Rusmini Hasan. Dengan golongan 3B, Rusmini jauh dari syarat minimal 3C untuk jabatan kepsek. Belum lagi, ia tak punya sertifikasi guru maupun Nomor Unik Kompetensi Kepala Sekolah (NUKK). "Kami bingung, apa dosa Ishak Mursid S.Pd, kepsek definitif yang masih aktif, hingga harus digusur oleh orang yang tak kompeten? Pasti ada konspirasi gelap di balik ini!" tambah Saiful, mewakili ribuan suara yang marah.


Puncak drama terjadi di pertemuan sengit di Aula SMAN 20 Halsel, dihadiri orang tua, guru, komite, dan warga. Saat Sahima diberi mikrofon, ia justru memprovokasi dengan pernyataan kontroversial: "Ngoni terima atau tidak, saya tidak peduli. Saya datang untuk membawa hasil maksimal!" Sambil merebut daftar hadir, sikapnya memicu kekacauan total dan masyarakat memilih walk out sambil berteriak tuntutan. 


"Ini bukti nyata ketidakprofesionalan! Seorang pemimpin pendidikan seharusnya jadi panutan, bukan diktator yang seenaknya," kritik Saiful, menyoroti pelanggaran terhadap Permendikbud No. 7 Tahun 2025 yang mensyaratkan kualifikasi ketat: S1/D-IV terakreditasi, sertifikat pendidik, pengalaman 8 tahun mengajar, usia maksimal 56 tahun, dan golongan minimal III/C untuk PNS atau setara untuk PPPK.

Lebih mengejutkan, Rusmini sendiri mengaku di depan forum tak memenuhi syarat itu dan disaksikan langsung oleh Sahima! Tapi Sahima tetap ngotot mendukung, mengabaikan fakta hitam-putih. 


"Ini nepotisme level tinggi! PLT hanya untuk kasus darurat seperti kematian atau sakit permanen, bukan untuk ganti kepsek yang sah seperti Ishak Mursid," ungkap seorang staf guru, Jumat (17/10/2025), menekankan betapa skandal ini merusak fondasi pendidikan.


Kini, gelombang tuntutan membanjiri Dinas Pendidikan dan BKD Provinsi Maluku Utara: batalkan SK PLT Rusmini dan kembalikan Ishak Mursid! "Jika diabaikan, kami akan naikkan ke level nasional. Pendidikan bukan arena permainan oknum seperti Sahima Kasuba!" ancam Saiful, siap aksi lanjutan.


Kasus ini jadi cermin buruk penyalahgunaan wewenang di pendidikan. Sahima Kasuba, yang kini di bawah sorotan tajam, menghadapi tekanan publik masif. Akankah investigasi resmi digulirkan? Atau ini hanya puncak gunung es korupsi birokrasi? Tim kami akan terus pantau perkembangan, demi keadilan bagi anak-anak Halsel. Stay tuned! (OR-Rls)

Baca Juga
Klik ☝ untuk mengikuti akun Google News Kami
agar anda tidak ketinggalan berita menarik lainnya

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama