Akibat Kepemimpinan Arogan di Partai Gema Bangsa, Giliran Wakil Bendahara Nyatakan Mundur

Foto: Pengurus DPD Partai Gema Bangsa Kota Bekasi sebelum terjadinya pergantian Pengurus yang terkesan dilandasi sikap kepemimpinan yang arogan.

Bekasi - Konflik internal di tubuh Partai Gema Bangsa (PGB) DPD Kota Bekasi tampaknya belum menemukan titik damai. Setelah sebelumnya Wakil Ketua I DPD, Norma Basari, menyatakan mundur, kini giliran Wakil Bendahara II, Rentina Sitorus, yang resmi angkat kaki dari kepengurusan partai berlambang burung tersebut.

Rentina mengumumkan pengunduran dirinya pada Kamis (23/10/2025) malam, disertai pesan tegas yang menyoroti gaya kepemimpinan di tubuh DPD yang dinilainya sarat dengan arogansi dan jauh dari semangat musyawarah.

“Saya selama ini tidak pernah membangkang. Tapi pemimpin itu seharusnya membimbing, bukan membinasakan,” tegas Rentina kepada Orasi Rakyat, Kamis (25/10/2025) malam.

Menurut Rentina, keputusan mundur diambil setelah melihat bagaimana proses pergantian struktur pengurus DPD dilakukan secara sepihak dan tanpa mekanisme musyawarah yang semestinya. Ia juga menilai bahwa tindakan pimpinan saat ini mencerminkan sikap arogan dan tidak menghargai pengurus yang telah berjuang membesarkan partai sejak awal.

“Kalau ada yang bersalah, mestinya diklarifikasi dulu, bukan langsung disingkirkan dengan cara-cara arogan. Kita ini bukan PT, ini partai. Seharusnya semua diajak musyawarah,” tambahnya.

Relawan, Bukan Karyawan

Lebih lanjut, Rentina menegaskan bahwa dirinya dan rekan-rekan lain bekerja di partai tanpa imbalan, melainkan atas dasar idealisme untuk membangun partai baru yang diyakini membawa semangat perubahan.

“Kami ini relawan, bukan karyawan. Tidak ada yang digaji di partai ini. Justru kami yang mengeluarkan waktu, tenaga, dan uang demi partai. Tapi ternyata tidak dihargai sama sekali,” ujarnya kecewa.

Ia mengaku bahwa dirinya dan sejumlah Pengurus DPD sempat berusaha mengkonfirmasi berbagai keputusan kontroversial ke pihak DPP, namun jawaban yang diterima justru dinilainya tidak mendidik dan terkesan lepas tangan.

“Jawaban dari DPP cuma bilang: ‘Ikuti saja aturan yang ada, kalau mau. Kalau tidak mau, ya tidak apa-apa. Jangan menjelekkan.’ Padahal yang kami pertanyakan soal SK baru tanpa musyawarah. Mestinya dikonfrontir dulu,” katanya.

Jadi, tambahnya, yang dimaksudkan DPP ikuti aturan yang mana? Sebab AD/ART Partai saja dilanggar oleh DPP, lalu aturan mana yang harus kami ikuti?

"Partai ini selalu mengorasikan sebagai satu-satunya partai desentralisasi. Itu hanya teori alias omdo," paparnya.

Karena, lanjutnya, DPP tidak bisa menjawab pertanyaan Pengurus DPD, kok bisa ada SK baru terbit dan pergantian Pengurus tanpa ada koordinasi atau musyawarah.

Mundur dengan Kekecewaan Mendalam

Sebelum resmi keluar dari grup WhatsApp DPD, Rentina sempat mengirim pesan perpisahan yang menggambarkan kekecewaannya terhadap gaya kepemimpinan pengurus baru.

“Maaf, saya mau keluar dari grup ini karena pengurus DPD tidak menghargai pendapat dan pengorbanan orang lain,” tulisnya dalam pesan singkat tersebut.

Rentina juga mengaku bahwa bukan dirinya saja yang mempertimbangkan langkah serupa. Sejumlah pengurus lain disebut tengah menimbang mundur karena alasan yang sama.

“Banyak yang nggak suka dengan cara kepemimpinan seperti ini. Buktinya, sudah banyak yang keluar dan pasti akan ada lagi yang menyusul keluar dari Partai yang dipimpin dengan gaya arogan tersebut,” ungkapnya.

Jadi, lanjutnya, biarkan saja, partai ini diurus sendiri oleh mereka bertiga, yakni Dedy Ferdiyanto (Ketua DPD baru), Dyka (Sekretaris baru), dan Zaky Safari Ilmi (Bendahara).

"Mungkin kebelet jadi Pemimpin yang akhirnya teman sendiripun di tendang dengan cara arogan," paparnya.

Partai Baru, Tapi Sudah Dihantam Krisis

Sebelumnya, konflik di tubuh DPD Partai Gema Bangsa Kota Bekasi mencuat setelah terbitnya Surat Keputusan (SK) baru dari DPP yang mengganti susunan pengurus inti tanpa proses musyawarah. Pergantian sepihak itu memicu gelombang protes dari pengurus lama, termasuk dari mantan Ketua DPD, Budi Ariyanto, yang menilai keputusan tersebut tidak sah dan cacat prosedur.

Kisruh berlanjut hingga sejumlah pengurus dikeluarkan dari grup internal tanpa penjelasan, mempertegas dugaan adanya pola kepemimpinan yang tertutup dan otoriter di tubuh partai.

Partai Gema Bangsa sendiri baru resmi berdiri pada Januari 2025 dan mengantongi legalitas Kemenkumham pada Maret 2025. Namun di usia yang masih muda, partai ini sudah dihadapkan pada ujian serius berupa konflik kepemimpinan di tingkat daerah.

Citra Partai Dipertaruhkan

Langkah mundur Rentina Sitorus menjadi sinyal bahwa badai di internal Partai Gema Bangsa belum reda. Jika tak segera ditangani dengan bijak, konflik serupa dikhawatirkan akan menjalar ke daerah lain dan mencoreng citra partai yang digadang-gadang membawa semangat “politik gagasan”.

“Kalau begini kepemimpinannya, bagaimana orang mau bergabung dengan partai ini?” tutup Rentina dengan nada getir.

Hingga berita ini diturunkan, Ketua DPD Partai Gema Bangsa Kota Bekasi, Dedy Ferdiyanto, maupun pengurus DPW Jawa Barat belum memberikan tanggapan resmi atas pengunduran diri Rentina Sitorus maupun Pengurus DPD Partai Gema Bangsa Kota Bekasi lainnya. (OR-AAA)

Baca Juga