Mahasiswa dan Masyarakat Berhak Kritik DPRD, SPMMT MU Desak DPRD Morotai Lebih Aktif

Morotai – Solidaritas Pelajar Mahasiswa Morotai Timur, Maluku Utara (SPMMT MU) kembali menyuarakan kritik tajam terhadap kinerja DPRD Kabupaten Pulau Morotai. Mereka menilai fungsi pengawasan dewan, baik terkait pembangunan infrastruktur maupun pengelolaan anggaran, masih sangat lemah dan cenderung tidak berjalan sebagaimana mestinya. 

Ketua Umum SPMMT MU, M. Rijwan Saputra Pina menegaskan bahwa mahasiswa dan masyarakat memiliki hak serta kewajiban untuk menyampaikan pendapat kritis terhadap kebijakan DPRD. Menurutnya, hal ini merupakan bagian dari partisipasi publik dalam proses perumusan kebijakan agar sesuai dengan kebutuhan rakyat. 

 “Kami, sebagai bagian dari masyarakat, berhak memberikan masukan, saran, maupun kritik terhadap kebijakan yang dianggap kurang tepat atau merugikan. Kritik ini juga menjadi alat pengawasan agar DPRD tidak melenceng dari tugasnya,” ujar Rijwan, Kamis (21/8/2025).

Ia menyesalkan sikap DPRD yang kerap terlihat pasif. Menurutnya, dewan seharusnya hadir lebih awal dalam merespons masalah, bukan menunggu masyarakat dan mahasiswa bergerak terlebih dahulu baru kemudian bertindak.

“Jangan terlalu banyak diam. Fungsi DPRD seolah tidak ada. Kalian bukan hanya tukang stempel kebijakan pemerintah daerah, tapi harus menjadi mitra kritis dan konstruktif dalam menjalankan roda pemerintahan,” tegasnya.

SPMMT MU menilai DPRD Pulau Morotai memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat. Anggota dewan, kata Rijwan, tidak boleh sekadar menikmati fasilitas jabatan, tetapi harus benar-benar menjalankan prinsip demokrasi, menjaga kerukunan, serta memastikan pembangunan berjalan sesuai kebutuhan warga.

“Kami berharap DPRD sebagai perwakilan rakyat bisa benar-benar menjembatani kepentingan masyarakat dengan pemerintah daerah. Jangan hanya hadir secara formal, tapi kosong dalam fungsi. Akuntabilitas pemerintah daerah juga harus dijaga melalui pengawasan yang ketat dari DPRD,” tutup Rijwan.

Kritik SPMMT MU ini menambah panjang daftar suara publik yang menuntut DPRD Pulau Morotai agar tidak hanya menjadi penonton, melainkan benar-benar bekerja untuk rakyat yang mereka wakili. (OR-Ri)

Baca Juga