Bupati La Hamidi Bantah Adanya Kongkalikong dalam Pemindahan Gaji ASN

Namrole – Bupati Buru Selatan, La Hamidi, menegaskan bahwa kebijakan pemindahan pembayaran gaji ASN di tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dari Bank Maluku ke Bank Modern Ekspres tidak terkait dengan praktik kongkalikong ataupun kepentingan politik.

"Tidak ada itu kongkalikong. Kalau ada kecurigaan ke arah sana, silakan diselidiki. Kebijakan ini murni untuk menyelamatkan marwah pemerintah dan melindungi ASN kita yang memiliki kredit macet, agar tidak menjadi bahan pembicaraan negatif di masyarakat," tegas Bupati, Kamis (7/8/2025).

Ia juga menambahkan, kebijakan ini bukan berarti Pemkab Bursel tidak mendukung Bank Maluku. Menurutnya, Pemda masih memiliki penyertaan modal hampir Rp23 miliar di Bank Maluku Malut, dan pada tahun ini ditambah lagi Rp1 miliar. “Semua itu masih tercatat sebagai kas daerah di Bank Maluku,” jelasnya.

Lebih lanjut, Bupati mengungkapkan bahwa Pemkab sudah bersurat secara resmi ke pihak Bank Maluku untuk mencari solusi, bahkan Kepala Bank telah dipanggil. Namun, pihak bank beralasan butuh kerja sama antar manajemen dan mengacu pada aturan KPK.

"Kita pahami bahwa aturan KPK melarang gratifikasi, tapi selama tidak ada gratifikasi, tidak ada yang perlu dipersoalkan,” ujarnya.

Menurut Bupati, kebijakan ini juga berkaitan dengan potensi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Ada PAD yang masuk dari kerja sama ini, bahkan jumlahnya mencapai ratusan juta. Itu semua untuk kepentingan daerah, bukan untuk pribadi,” tegasnya.

Terkait temuan DPRD dalam rapat lintas komisi beberapa waktu lalu, yang menyebut adanya setoran ratusan juta dari Bank Modern untuk Pemda namun tidak tercatat dalam pos PAD, Bupati menegaskan bahwa hal itu terjadi di pemerintahan sebelumnya.

“Kalau itu benar terjadi, kami tidak tahu, karena itu bukan pada masa pemerintahan kami,” tutupnya. (Tim)

Baca Juga