BEMNUS Maluku Tanggapi Aksi Penolakan Kenaikan Tunjangan DPR: Lebih Baik Untuk Rakyat!

Ambon – Ribuan massa dari berbagai elemen mahasiswa dan masyarakat menggelar aksi serentak di Gedung DPR RI, Senayan, pada Senin (25/8/2025), menolak rencana kenaikan tunjangan bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Isu ini pun menuai respon dari Badan Eksekutif Mahasiswa Nusantara (BEMNUS) wilayah Maluku-Maluku Utara.

Koordinator Nusantara (Kornus) BEMNUS Maluku-Malut, Ahmad Rifaldi Loilatu, menilai kenaikan tunjangan tersebut tidak mencerminkan keberpihakan terhadap rakyat kecil.

“Daripada menaikkan tunjangan DPR, alangkah lebih baik anggaran itu dialokasikan untuk masyarakat yang benar-benar membutuhkan dan belum tersentuh bantuan pemerintah,” ujar Loilatu usai pembukaan Rakorda BEMNUS Maluku, Selasa (26/8/2025).

Loilatu mengungkapkan, hingga saat ini belum ada instruksi resmi dari pengurus pusat BEMNUS untuk menggelar aksi serupa di daerah-daerah. Meski begitu, ia memastikan pihaknya siap bergerak jika instruksi turun.

“Kami di BEMNUS Maluku siap turun ke jalan jika ada instruksi dari pusat. Namun tentu gerakan ini akan dilandasi dengan kajian yang matang terlebih dahulu,” tegasnya.

Senada, Koordinator Daerah (Korda) BEMNUS Maluku, Roberto Selano, turut menyampaikan sikap mendukung aspirasi mahasiswa yang telah turun ke jalan di Jakarta.

“Kami sangat mengapresiasi aksi mahasiswa dan masyarakat di Senayan. Isu ini akan kami kaji secara serius, lalu kami sampaikan kepada pemerintah daerah untuk ditindaklanjuti,” katanya.

Menurut Selano, BEMNUS Maluku akan segera menggelar rapat koordinasi daerah dalam waktu dekat. Mereka akan membahas secara komprehensif polemik kenaikan tunjangan DPR dan membawa hasil kajian itu ke agenda nasional di Bandung Oktober mendatang.

“Kami akan bahas ini dalam Rakorda, dan akan menjadi poin penting saat Temu Nasional BEMNUS di Bandung nanti,” jelasnya.

Untuk saat ini, lanjut Selano, BEMNUS Maluku masih fokus pada kajian akademik sambil menunggu instruksi resmi dari pusat.

“Kami tetap berada di jalur kajian strategis. Belum ada instruksi langsung dari pimpinan pusat untuk menggelar aksi,” tandasnya.

Menutup pernyataannya, Selano berharap para pengambil kebijakan di negeri ini mendengarkan suara masyarakat, bukan sekadar mengutamakan kepentingan elite.

“Para pemimpin negeri ini harus sadar bahwa kekuasaan mereka ada karena rakyat. Jangan abaikan suara rakyat,” pungkasnya. (OR-EH)

Baca Juga