Menurut La Hamidi, sejumlah permasalahan yang seharusnya bisa diselesaikan oleh OPD terkait justru terbengkalai karena kurangnya inisiatif dari pimpinan dinas. Hal ini, kata dia, bisa berdampak buruk pada citra pemerintah daerah.
“Saya sering mendapati hal-hal kecil, seperti persoalan penggusuran kuburan oleh PD Panca Karya di Kecamatan Waesama, yang seharusnya bisa langsung ditangani OPD terkait, tapi justru menunggu perintah dari saya dulu. Ini membuat pemerintah terkesan tidak becus,” tegas Bupati.
Ia mengingatkan bahwa pimpinan OPD adalah perpanjangan tangan dari Bupati dan Wakil Bupati, sehingga mereka memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk bertindak cepat sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing.
“Saya akan lebih menghargai pimpinan OPD yang langsung bekerja tanpa harus disuruh, lalu melapor bahwa tugasnya sudah dikerjakan. Itu yang saya harapkan. Jangan hal kecil pun harus tunggu arahan bupati dulu, itu menunjukkan OPD belum siap,” tandasnya.
La Hamidi menegaskan bahwa tidak semua hal harus ditunggu dari pimpinan tertinggi. Hanya persoalan yang bersifat strategis atau membutuhkan kebijakan khusus yang menjadi domain bupati.
“Kalau masalahnya bisa diselesaikan langsung oleh dinas, ya selesaikan. Jangan semua tunggu bupati. Tapi kalau menyangkut keputusan besar atau kebijakan penting, barulah berkoordinasi,” tegas Bupati ketiga dalam sejarah kepemimpinan Bursel ini.
Sebagai seorang sarjana hukum, La Hamidi berharap ke depan tidak ada lagi pimpinan OPD yang kaku atau ragu bertindak. Ia menekankan pentingnya inisiatif dan tanggung jawab dalam menerjemahkan visi-misi kepala daerah.
“Pimpinan OPD harus mampu menerjemahkan visi dan misi pemerintah daerah dalam bentuk kerja nyata. Jangan jadi penonton, tapi jadi penggerak,” pungkasnya. (OR-Y)
 |
| Klik ☝ untuk mengikuti akun Google News Kami agar anda tidak ketinggalan berita menarik lainnya |