 |
| Foto: Uang. (Ilustrasi) |
Jika di sejumlah daerah lain pengelolaan BUMDes berjalan dengan baik dan transparan, kondisi tersebut tidak demikian adanya di Desa Kongan Benjina. Sejumlah warga setempat menyampaikan keluhan dan mempertanyakan pengelolaan anggaran BUMDes yang menurut informasi telah dicairkan 100% pada tahun 2024.
Salah satu tokoh masyarakat setempat, Ayub Kadasasa kepada media ini menyampaikan bahwa anggaran yang seharusnya digunakan untuk pembangunan proyek penyediaan air bersih justru tidak berjalan sebagaimana mestinya.
“Anggaran sekitar Rp200 juta lebih pada tahun 2024 telah disepakati untuk proyek air bersih bagi masyarakat. Namun sampai saat ini realisasi di lapangan tidak ada. Tidak diketahui pula ke mana anggaran tersebut dialihkan,” ungkap Ayub.
Ia menambahkan bahwa untuk mendapatkan akses air bersih, warga masih harus melakukan iuran bersama. “Kalau mau dapat air bersih, kami harus kumpulkan uang lagi. Baru air bisa jalan,” lanjutnya.
Hal senada disampaikan oleh salah satu tokoh adat Desa Kongan Benjina, Chres Saitian. Ia membenarkan bahwa pada tahun 2024, pemerintah desa telah menyepakati anggaran sebesar Rp200 juta untuk program air bersih melalui BUMDes.
“Namun, anggaran tersebut tidak dikelola oleh bendahara BUMDes, melainkan pembelanjaannya dilakukan secara sepihak oleh kepala desa,” tegasnya.
Menurutnya, meskipun sejumlah material seperti pipa, kran, dan kunci pipa telah dibeli, namun tidak digunakan sebagaimana mestinya. “Material yang sudah dibelanjakan hingga kini tidak terpakai karena tidak sesuai spesifikasi. Akhirnya, mubazir,” tutup Chres.
Sementara itu, Kepala Desa Kongan Benjina, Hengky Fukar, telah beberapa kali dihubungi untuk dimintai klarifikasi, namun hingga berita ini diterbitkan, belum berhasil dikonfirmasi. (OR-JR)
 |
| Klik ☝ untuk mengikuti akun Google News Kami agar anda tidak ketinggalan berita menarik lainnya |