Polemik 4 Pulau dan Harta Fantastis Gubernur Aceh

Aceh – Polemik alih administrasi empat pulau di Aceh ke wilayah Sumatera Utara (Sumut) menyedot perhatian publik. Keputusan kontroversial ini tertuang dalam Kepmendagri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 yang ditetapkan pada 25 April 2025, yang memindahkan Pulau Lipan, Pulau Panjang, Pulau Mangkir Besar, dan Pulau Mangkir Kecil dari Kabupaten Aceh Singkil ke Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumut.

Menyikapi hal ini, Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem melakukan pertemuan langsung dengan Gubernur Sumut Bobby Nasution di Pendopo Gubernur Aceh, Banda Aceh, Rabu (04/06/2025) lalu. Kunjungan ini menjadi sorotan karena menyangkut integritas wilayah dan identitas Aceh di tengah perubahan administratif yang dianggap sepihak oleh sebagian masyarakat.

Namun di balik polemik batas wilayah tersebut, sorotan lain turut mengarah pada harta kekayaan Mualem yang fantastis.

Kekayaan Gubernur Aceh Capai Rp48 Miliar

Dikutip dari data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Senin (16/06/2025), Mualem tercatat memiliki total kekayaan sebesar Rp48.318.030.236.

Sebagian besar kekayaannya bersumber dari aset tanah dan bangunan senilai Rp44 miliar yang tersebar di berbagai wilayah Aceh, termasuk Banda Aceh, Aceh Utara, Lhokseumawe, dan Bireuen. Ia juga memiliki kendaraan mewah, termasuk motor Harley Davidson tahun 2014 seharga Rp700 juta.

Berikut rincian sebagian hartanya:

• Tanah & Bangunan: Rp44 miliar

• Alat transportasi & mesin: Rp1,69 miliar

• Harta bergerak lainnya: Rp2,17 miliar

• Kas & setara kas: Rp558 juta

• Utang: Rp140 juta

Mualem juga memiliki mobil-mobil operasional seperti Toyota Fortuner, Mitsubishi Triton, dan Toyota Hilux.

Siapa Mualem? Dari Pejuang GAM hingga Gubernur Aceh

Muzakir Manaf, lahir di Seunuddon, Aceh Utara pada 3 April 1964, bukanlah tokoh biasa. Ia dikenal luas sebagai mantan Panglima GAM (Gerakan Aceh Merdeka) yang memiliki latar belakang militer gerilya. Mualem mengawali kiprahnya di medan tempur dan pernah mengikuti pelatihan militer di Libya, bahkan menjadi pengawal pribadi Muammar Khadafi.

Karier politiknya dimulai pasca-perdamaian Aceh. Ia menjabat Wakil Gubernur Aceh (2012–2016) mendampingi Zaini Abdullah. Mualem juga mendirikan Partai Aceh, yang menjadi wadah politik bagi eks kombatan GAM.

Riwayat Jabatan dan Karier:

• Panglima GAM Wilayah Pase (1998–2002)

• Panglima GAM (2002–2005)

• Ketua Komite Peralihan Aceh (2005–2016)

• Ketua Umum Partai Aceh (2007–2016)

• Wakil Gubernur Aceh (2012–2016)

• Ketua Dewan Penasehat DPD Partai Gerindra Aceh (2013–2016)

Polemik Pulau dan Tantangan Kepemimpinan

Kontroversi atas 4 pulau yang "berpindah" ke Sumut menjadi tantangan awal bagi Mualem dalam kepemimpinan barunya. Di tengah isu perbatasan ini, masyarakat Aceh menanti langkah tegas dari gubernur yang dikenal vokal dan berakar kuat dari sejarah perjuangan Aceh tersebut.

Polemik ini tak sekadar menyangkut teritorial, tapi juga menyentuh harga diri Aceh sebagai daerah yang memiliki status otonomi khusus. Seiring waktu, masyarakat menunggu apakah Mualem mampu memperjuangkan hak wilayah Aceh seperti masa perjuangan dahulu, kini dari jalur politik formal. (OR-A)

Baca Juga