Aliansi akan menghadang MI guna menyikapi janji MI untuk membangun infrastruktur jalan dan jembatan di poros jalan propinsi Mako - Kayeli, Kayeli - Ilath (Batabual) yang tidak kunjung terealisasikan.
Mereka juga akan menagih janji MI saat kampanye pilkada lima tahun lalu di Waenetat(Mako), soal Izin Pertambangan Rakyat ( IPR) yang juga belum terealisasikan sampai hari ini.
Untuk itu, Gubernur dan aparat kepolisian diminta tidak menutup paksa tambang Gunung Botak (GB) bila izin IPR belum turun, karena di lokasi tersebut menjadi tempat ribuan orang mengais rejeki guna menafkahi keluarga dan nembiayai anak mereka di bangku pendidikan.
Hal itu disampaikan Aliansi Pemuda Bupolo Bangkit dalam jumpa pers yang berlangsung di Rumahmakan Anisa pada Senin malam (25/9/2023).
Mereka yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Bupolo Bangkit itu terdiri dari organisasi Mahasiswa dan Pemuda Adat Buru Bersatu, Forum Komunikasi Mahasiswa Kayeli, Gerakan Mahasiswa Kecamatan Batabual, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Buru, dan DPD KNPI Kabupaten Buru.
Jumpa pers dikoordinir Ketua DPD KNPI Kabupaten Buru yang berlangsung tadi malam juga bertujuan untuk menangkis informasi hoax yang beredar dari mulut ke mulut soal tuduhan miring kalau Aliansi akan menolak kunjungan Gubernur Maluku, Murad Ismail yang akan mengikuti Maulid Akbar di Kota Namlea pada Rabu malam.
Ketua DPD KNPI Kabupaten Buru, Taher Fua menjelaskan, kalau masyarakat di semenanjung Kecamatan Batabual sangat merindukan terkait dengan infrastruktur jalan pada ruas jalan Mako-Kayeli, kayeli- Ilath yang sejak tahun 2011 lalu berstatus Jalan Propinsi dan menjadi tanggungjawab Pemerintah Propinsi Maluku.
Namun faktanya, kata dia, bahwa pemerintah propinsi terkesan tidak serius menangani poros jalan tersebut, sehingga ini menjadi salah satu masalah yang memotivasi Akiansi Pemuda Bupolo Bangkit turun ke jalan pada saat kunjungan gubernur dan rombongan selama dua hari di sana.
Apalagi pada saat peresmian sejumlah proyek oleh MI di Dermaga Merah Putih Namlea pada tanggal 9 Juli 2022 lalu, terucap dari mulutnya akan merampungkan poros jalan di Batabual di tahun 2023. Tapi sampai kini di poros tersebut belum ada tanda-tanda kegiatan.
Taher mengaku telah mendapatkan informasi, kalau sejak tahun 2020 lalu, gubernur MI telah mengusulkan peralihan status jalan propinsi itu menjadi poros jalan nasional.
Tetapi peralihan status poros jalan itu juga belum terealisasi karena masih ada masalah, sehingga gubernur MI diminta mampu menyelesaikan peralihan ratus jalan tersebut sebelum ia mengakhiri masa jabatannya di penghujung tahun 2023 nanti.
Tahir Fua juga menyentil soal rencana penyisiran di GB agar ditunda dahulu sebelum ada kepastian turunnya IPR maupun IUP. "Ketika penyisiran itu dilakukan, sudah barang tentu banyak terjadi pengangguran yang begitu besar, sehingga menurut hemat kami bila ada rencana pemerintah daerah untuk menertibkan dan melakukan penyisiran terhadap lokasi Gunung Botak, maka ini perlu dipertimbangkan, "dalih Taher Fua.
"Kami juga ingin sampaikan kepada Bapak Gubernur Maluku yang kami hormati, bahwa kami sangat merindukan pembangunan jalan batabual. Sudah lama kami merindukan jalan batabual segera dibangun," sambung Taher Fua.
Taher dkk menghimbau, saat kunjungan gubernur dalam agenda Mahabbah Rasulullah agar supaya ada perhatian yang serius dari pemerintah provinsi Maluku untuk dapat menyelesaikan apa yang menjadi keinginan masyarakat Batabual.
Senada dengan Taher Fua, perwakilan Pemuda Muhammadiyah, Firman juga menyampaikan permasalahan poros jalan propinsi di Batabual dan masalah di GB. Kedua masalah ini yang menjadi sue sentral aliansi turun ke jalan menyambut kedatangan MI di Kota Namlea.
Sementara itu Ketua Forum Mahasiswa dan Pemuda Adat Buru, Fandi Nacikit dalam kesempatan itu ikut juga memasalahkan kehadiran PT Ormat Gethermal Indonesia yang sedang mengeksplorasi energi panas bumi di Desa Wapsalit, Kec.Lolongquba.
Ia meminta agar MI serius menyikapi permasalahan yang sempat timbul di sana dan distop kegiatan eksplorasi.
Ditanya wartawan apakah aliansi tidak harus turun ke jalan dan lebih bagus lagi bertemu dan berdialog dengan gubernur guna menyampaikan tuntutan mereka?, Taher mengatakan, kalau jumpa pers dan demonstrasi nanti bertujuan agar aspirasi mereka bisa didengar oleh MI.
Tapi bila MI mau membuka pintu untuk dapat berdialog langsung, maka Taher dkk sangat lebih bersyukur lagi. "Kalau kita diberikan ruang untuk bertemu langsunengan bapak gubernur, itu lebih baik lagi, "pungkas Taher Fua. (LTO)
 |
| Klik ☝ untuk mengikuti akun Google News Kami agar anda tidak ketinggalan berita menarik lainnya |
