Padahal, sejumlah Kabupaten dan Kota yang masih terisolir karena belum ada konektivitas jalan yakni Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur, Kota Tual, dan Kota Ambon.
Sedangkan kabupaten dan kota lainya yang telah mengusulkan agar bangun infrastruktur jalan baik berstatus jalan Kabupaten dan Kota maupun provinsi sesuai Inpres.
"Saya sangat menyayangkan sampai hari ini ada kabupaten dan kota tidak serius untuk menyikapi Inpres tersebut,” ucap Yeremias penuh penyesalan, Rabu (2/8/2023).
Yermias yang juga Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Maluku ini mengaku, sejak medio Mei 2022 melakukan rapat dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dari Kabupaten dan Kota serta Bapenas dengan Kementrian PUPR, terus mendorong agar segera mengusulkan program pembangunan jalan melalui Inpres.
Wakil rakyat dari daerah pemilihan Kabupaten Maluku Barat Daya ini mengingatkan dari sejumlah kabupaten, Kota Ambon, mulai merespon kehadiran Inpres tersebut.
"Kalau untuk kota Ambon, sesuai laporan Kepala Dinas PUPR Kota Ambon, merespon Inpres tersebut dan sudah mengusulkan pembangunan sejumlah akses jalan," akuinya.
Wakil rakyat yang selama ini fokus memperjuangkan transportasi darat dan laut ini menerangkan, sesuai ketentuan ada empat syarat pengusulan program yang nantinya dicover Dana Inpres, diantaranya Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), studi kelayakan, dan surat pernyataan Kepala Daerah tentang lokasi, atau lahan, dan Rancang Bangun Rinci atau Detail Engineering Design (DED).
"Status lahan menjadi fokus utama. Karena banyak terjadi persoalan dengan masyarakat, setelah program tersebut dikerjakan," tandasnya. (JP)
 |
| Klik ☝ untuk mengikuti akun Google News Kami agar anda tidak ketinggalan berita menarik lainnya |
