Sekjen Asosiasi Pertambangan Rakyat Indonesia (APRI), Imran Safi Malla bersama empat rekannya, kini terancam hukuman minimal tiga tahun dan maksimal 15 tahun penjara karena melakukan aktifitas pertambangan tanpa izin di Sungai Anahoni, Kecamatan Teluk Kayeli, dan jalur B, Desa Persiapan Wamsaid, Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru.
Hal itu disampaikan Kapolres Pulau Buru, AKBP Egia Febry Kusumawiatmaja di Polsek Waeapo, Selasa siang (14/3/2022). Saat menyampaikan Press Realis ini Kapolres, didampingi Wakapolres Kompol Ruben MH Sihombing, Kabagops Kompol Upsril W Futwembun, Kasatreskrim Iptu Adytia Bambang Sundawa, Paur Humas, Aipda MYS Jamaluddin, dan sejumlah perwira Polres.
Dalam keterangan persen itu, Kapolres menyampaikan empat kasus menonjol yang tengah ditangani di tahun 2023.
"Ada empat kasus, pertama dugaan tindak pidana pertambangan emas. Kedua, dugaan tindak pidana penyalahgunaan BBM bersubsidi. Kemudian kasus penyalahgunaan narkoba dan hasil operasi PETI Salawaku tahun 2023," papar Egia.
Terkait dengan kasus pertambangan disebutkan, bahwa pada tanggal 23 Februari tahun 2023 lalu Kapolsek Waeapo serta jajaran kepolisian menemukan di kawasan sungai Anahoni, Kecamatan Teluk Kayeli ada kegiatan pertambangan tanpa izin dengan menggunakan alat berat jenis eksavator.
Kegiatan ini direncanakan untuk membuat bak rendaman yang cukup besar, dilakukan oleh kelompok APRI yang dikoordinir oleh Imran Safi Malla.
Seterusnya dilakukan pengembangan kasus dan ditemukan juga TKP lainnya berlokasi di Jalur B, Desa Persiapan Wamsaid, Kecamatan Waelata.
Dari pengungkapan kasus ini telah ditetapkan tersangka dan telah ditahan sebanyak lima orang diantaranya Imran Safi Malla alias Imran yang dikenal sebagai Sekjen APRI, Muhammad Koko Ridwan, Nugroho Sulistiono, operator eksavator Steanly Lerebulan, dan Budi Riyadi.
Selain mengamankan lima tersangka, lanjut Kapolres, turut diamankan beberapa barang bukti diantaranya satu unit eksavator merk Cartepilar, satu karung pasir, helm warna putih dan kuning sebagai APD, jaket APRI warna hijau, mesin serumi warna biru, bahan kimia WS, bahan kimia kotiks, kapur, dan satu unit mobil zuzuki carry.
Sedangkan pemilik eksavator bernama Ongko yang berdomisili di Ambon juga telah diperiksa sebagai saksi di Satreskrimsus Polda Maluku.
Kata Egia, kalau para pelaku ini dijerat Pasal 89 ayat (1) huruf (a) dan (d) UU Nomor 18 tahun 2013, tentang pencegahan dan perusakan kawasan hutan, sebagaimana diubah dalam UU RI Nomor 11 tahun 2020, tentang Cipta Kerja perubahan dari UU RI Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara, sebagaimana dirubah dalam UU RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, jo pasal 5 ayat (1), jo pasal 56 KUHP.
"Ancaman hukuman paling singkat tiga tahun dan paling lama 15 tahu penjara, serta denda paling sedikit Rp. 1,5 miliar dan paling banyak Rp. 10 miliar, " tegas Egia.
"Motif dari pada para pelaku Imran dkk, memperkaya diri sendiri atau kelompok, " sambung Egia.
Dalam jumpa pers itu, Imran dkk tidak dihadirkan di Polsek Waeapo. Mereka telah menjalani penahanan di sel tehanan Polres Pulau Buru.
Ikut ditahan di sel Polres, empat tersangka pelaku narkoba jenis sabu sabu dan satu tersangka penyalahgunaan BBM bersubsidi.
Egia juga menjelaskan, di tahun 2023 ini telah dilaksanakan operasi kewilayahan selama tujuh hari dengan sandi PETI Salawaku 2023. Dari hasil operasi tersebut telah dihancurkan 536 tenda penambang di Kawasan Gunung Botak.
Kemudian memusnahkan 397 bak rendaman olahan emas, 162 kolam galian emas, dan menyita 300 tromol yang tersimpan di Polsek Waeapo.
Operasi kewilayahan mandiri ini akan terus dilakukan dengan biaya Polres Pulau Buru minimal dua sampai empat kali di tahun 2023, tergantung situasi dan kondisi wilayah.
Operasi PETI Salawaku tahun 2023 ini lebih dititik berat kepada pengolahan tromol, karena menggunakan bahan merkuri.
"Rekan rekan bisa mengetahui sendiri kalau merkuri ini amat sangat berbahaya bagi lingkungan dan alam sekitar, karena merupakan bahan kimia berbahaya yang tidak bisa diurai oleh alam, sehingga itu dijadikan target utama, " tandas Egia.
Egia tidak menyangkal kalau usai operasi tujuh hari, kini ada penambang yang kembali nekad masuk ke Wilayah Gunung Botak.
Menjawab wartawan ia menjelaskan, kalau Polres memiliki keterbatasan untuk melakukan penertiban yang sifatnya permanen.
Di tahun 2017/2018 lalu bisa dilakukan penutupan secara permanen karena keliatan didukung oleh Pemerintah Provinsi Maluku dan Pemerintah Kabupaten Buru. Namun dukungan operasional itu tidak lagi datang dari Pemprov maupun Pemkab.
"Tapi dengan dukungan dana sendiri yang sangat sedikit kami masih bisa melakukan pencegahan, " tandas Egia. (Yun/ LTO)
 |
| Klik ☝ untuk mengikuti akun Google News Kami agar anda tidak ketinggalan berita menarik lainnya |
