Usai menerima rekomendasi, Asisten I Masri Bugis dalam pidatonya mewakili Bupati mengatakan, kalau penyampaian Rekomendasi DPRD Kabupaten Buru atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun Anggaran ini merupakan pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan program kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang menuntut adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaannya selama Tahun Anggaran 2021.
Rekomendasi tersebut berisikan catatan-catatan strategis berupa saran, masukan serta koreksi dan wajib ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah dalam rangka perbaikan kinerja pemerintahan pada tahun-tahun ke depan.
Rekomendasi ini juga merupakan wujud dari sikap politik Dewan yang terhormat melalui panitia khusus, yang sudah melewati tahapan pembahasan dengan seluruh Organisasi Perangkat Daerah serta melakukan monitoring dan evaluasi atas berbagai pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.
"Saya berharap kiranya rekomendasi ini harus menjadi perhatian serius bagi seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah dalam perbaikan kinerja ke depan,"harap bupati dalam pidato tertulis yang dibacakan Masri Bugis.
Disadari pada saat proses pembahasan Anggaran 2021, terjadi dinamika dalam pembahasan, hal ini Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Buru Tahun karena DPRD mempunyai fungsi Anggaran, fungsi Legislasi dan fungsi pengawasan, sehingga catatan dan koreksi sebagai wujud untuk melakukan penyempurnaan, baik pada tahap perencanaan maupun pelaksanaan aspek penyelenggaraan pemerintahan, aspek pelayanan publik, maupun aspek pelaksanaan pembangunan.
'Penyampaian rekomendasi Dewan yang terhormat terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Buru Tahun Anggaran 2021, bagi saya merupakan bentuk kerjasama yang baik antara eksekutif dengan legislatif, dan senantiasa disemangati kebersamaan, kemitraan sehingga pembahasan dan rekomendasi sesuai dengan tata waktu yang telah ditentukan'ujar bupati dalam sambutan tertulisnya..
Dalam sistem perencanaan dewasa ini, kita tetap memperhatikan Rekomendasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan pokok-pokok pikiran DPRD yang memuat masalah-masalah yang prioritas dari hasil dari Reses DPRD, rapat dengar pendapat DPRD dan informasi Publik sebelum dilakukan Musrenbang Kabupaten hal ini merupakan bagian proses perencanaan yang harus dilalui untuk merencanakan program dan kegiatan pembangunan di aspirasi yang nantinya tahun akan datang. Sudah tentu ditampung dalam dokumen RKPD Kabupaten Buru dan selanjutnya diajukan pada kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara menuju APBD dengan tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah
Bupati berharap, agar Kerjasama yang telah terbangun antara eksekutif dan legislatif selama ini dapat dipelihara dan ditingkatkan terus di masa yang akan datang demi keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di daerah ini.
Segala yang menjadi catatan kritis dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini dimaknai sebagai ekspresi dari sebuah kepedulian yang sangat tinggi terhadap kinerja pemerintah daerah untuk diperbaiki dan ditingkatkan demi mewujudkan pelayanan terbaik bagi masyarakat Kabupaten Buru.
Sangat disadari bahwa sebagai lembaga eksekutif, pemerintah daerah dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya tidak luput dari kekeliruan dan kesalahan. Masukan dan koreksi dari berbagai komponen di daerah diharapkan dapat meningkatkan kinerja pemerintahan di daerah ini.
Untuk itu pada kesempatan yang berbahagia ini, saya menyampaikan terima Komisi, Pansus LKPJ, Para Ketua Fraksi serta seluruh Anggota setinggi-tingginya kepada Ketua, Para Wakil Ketua, Para Ketua Dewan yang terhormat atas keseriusan dan kerjasama yang telah dibangun selama berlangsungnya proses pembahasan sehingga kita dapat menyelesaikan pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Buru Tahun Anggaran 2021.(LTO)
 |
| Klik ☝ untuk mengikuti akun Google News Kami agar anda tidak ketinggalan berita menarik lainnya |
