SULAWESI TENGGARA – Di tengah dinamika politik nasional dan meningkatnya sensitivitas masyarakat terhadap berbagai informasi publik, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Asosiasi Wartawan Internasional (ASWIN) Sulawesi Tenggara, Fianus Arung, mengimbau seluruh pengguna media sosial agar lebih bijak, kritis, dan bertanggung jawab dalam menerima maupun menyebarluaskan informasi.
Fianus mengingatkan bahwa ruang digital jangan sampai dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk menyebarkan berita bohong, membangun opini tanpa dasar fakta, hingga memprovokasi masyarakat demi mengejar popularitas dan viralitas.
Menurutnya, situasi politik dan kondisi bangsa yang dinamis membutuhkan kedewasaan masyarakat dalam menyikapi informasi. Jangan sampai konten yang belum terverifikasi justru memperkeruh suasana, memicu kesalahpahaman, bahkan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
"Di tengah situasi bangsa yang sensitif seperti sekarang, masyarakat harus semakin cerdas memilah informasi. Jangan mudah percaya terhadap setiap unggahan yang mengatasnamakan berita, apalagi jika tidak jelas sumbernya, tidak terverifikasi, dan tidak melalui konfirmasi kepada pihak terkait," tegas Fianus.
### Fenomena Kanal Media Sosial Mengatasnamakan Pemberitaan
Fianus juga menyoroti maraknya akun dan kanal media sosial yang memproduksi serta mengunggah konten dengan menggunakan istilah pemberitaan, tetapi tidak menjalankan prinsip-prinsip dasar jurnalistik.
Ia menegaskan bahwa memiliki akun Facebook, TikTok, YouTube, atau kanal digital lainnya tidak serta-merta menjadikan seseorang sebagai wartawan atau jurnalis profesional. Demikian pula, sebuah kanal media sosial tidak otomatis berstatus sebagai perusahaan pers.
Menurutnya, terdapat perbedaan mendasar antara aktivitas membuat konten untuk kepentingan popularitas dengan kegiatan jurnalistik yang memiliki landasan hukum, standar profesi, dan tanggung jawab kepada publik.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers serta Kode Etik Jurnalistik mengatur prinsip-prinsip kerja pers, termasuk akurasi, pengujian informasi, keberimbangan, independensi, dan penghormatan terhadap hak jawab.
"Jangan sampai seseorang hanya bermodalkan akun media sosial, kemudian mengunggah informasi yang belum jelas kebenarannya, tetapi menyajikannya seolah-olah sebagai produk jurnalistik. Kerja jurnalistik memiliki tanggung jawab dan mekanisme profesional. Bukan sekadar membuat konten agar viral," ujarnya.
### Warganet Diminta Segera Laporkan Akun Penyebar Hoaks
Lebih lanjut, Fianus mengajak seluruh warganet untuk ikut berperan aktif menjaga ruang digital dari peredaran informasi palsu dan konten yang berpotensi memecah belah masyarakat.
Ia mengimbau masyarakat yang mengetahui atau menemukan akun maupun kanal yang diduga sengaja menyebarkan berita bohong, memanipulasi fakta, atau menyampaikan tuduhan tanpa dasar agar segera melaporkannya melalui fitur pengaduan platform media sosial maupun kepada instansi penegak hukum yang berwenang.
Laporan tersebut sebaiknya disertai bukti yang jelas, seperti tautan unggahan, tangkapan layar, waktu publikasi, dan informasi pendukung lainnya.
"Jika masyarakat mengetahui atau mengenal akun yang diduga sengaja menyebarkan berita bohong, segera laporkan. Jangan justru ikut membagikan kontennya. Kita harus bersama-sama mencegah ruang digital menjadi sarana provokasi, adu domba, dan penyebaran informasi yang menimbulkan keresahan," tegasnya.
Fianus juga mengingatkan agar masyarakat tidak melakukan persekusi, intimidasi, atau menghakimi pemilik akun. Setiap dugaan pelanggaran harus diselesaikan melalui mekanisme yang berlaku dan berdasarkan bukti.
### Penyebar Berita Bohong Dapat Berhadapan dengan Hukum
Fianus mengingatkan bahwa kebebasan berekspresi di ruang digital bukan berarti seseorang bebas menyebarkan informasi bohong tanpa konsekuensi hukum.
Ketentuan mengenai penyebaran berita bohong diatur dalam sejumlah peraturan perundang-undangan, termasuk Pasal 263 dan Pasal 264 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang mulai berlaku pada 2 Januari 2026.
Selain itu, ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik juga mengatur perbuatan tertentu terkait penyebaran informasi bohong melalui sistem elektronik.
Karena itu, setiap orang perlu memahami bahwa perbuatan menyebarkan berita bohong yang memenuhi unsur pidana dapat berujung pada proses hukum, termasuk ancaman pidana penjara.
Namun demikian, tidak setiap informasi yang keliru, kritik terhadap pemerintah, atau perbedaan pendapat otomatis merupakan tindak pidana. Penegakan hukum harus berdasarkan unsur pasal yang berlaku dan pembuktian yang sah.
"Silakan menyampaikan kritik, silakan berbeda pandangan politik. Itu bagian dari kehidupan demokrasi. Tetapi jangan menyebarkan kebohongan, fitnah, atau informasi yang sengaja direkayasa untuk memengaruhi dan memprovokasi masyarakat," ungkapnya.
### Jaga Persatuan di Tengah Situasi Bangsa
Di akhir pernyataannya, Fianus mengajak masyarakat, insan pers, organisasi kemasyarakatan, dan seluruh elemen bangsa untuk bersama-sama menjaga kondusivitas nasional.
Ia menilai bahwa menjaga persatuan tidak berarti masyarakat harus berhenti mengkritik kebijakan pemerintah. Kritik tetap diperlukan dalam demokrasi, tetapi harus disampaikan berdasarkan fakta, bukan manipulasi informasi.
Menurutnya, tanggung jawab menjaga ruang digital yang sehat bukan hanya berada di tangan pemerintah dan aparat penegak hukum, melainkan juga seluruh masyarakat sebagai pengguna media sosial.
"Jangan biarkan kebohongan menjadi sumber perpecahan bangsa. Periksa sebelum membagikan, verifikasi sebelum mempercayai, dan laporkan jika menemukan dugaan penyebaran berita bohong. Kita ingin ruang digital menjadi tempat pertukaran informasi yang sehat, bukan tempat membangun keresahan dan permusuhan," tutup Fianus Arung. (OR-Rls/IS)
![]() |
| Klik ☝ untuk mengikuti akun Google News Kami agar anda tidak ketinggalan berita menarik lainnya |

