Surabaya, Jawa Timur - Benteng Pengabdian Milenial Jawa Timur (BPM Jatim) menyatakan sikap tegas. Keselamatan pekerja bukan lagi sekadar wacana, tetapi harga mati yang harus dijaga.
Melalui aksi bertajuk Geruduk Pemerintah dan PT GWS, Stop Pembiaran! Nyawa Pekerja Bukan Tumbal Industri, BPM Jatim akan menggelar demonstrasi pada Kamis-Jumat, 26-27 November 2026, dengan estimasi massa 500 orang.
Massa akan berkumpul di Taman Bungkul Surabaya, lalu bergerak ke tiga titik sasaran, yakni Kantor DPRD Kabupaten Sidoarjo, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur, serta PT Great Wall Steel (GWS) di Waru, Sidoarjo.
BPM Jatim menilai, rentetan kecelakaan kerja fatal sepanjang 2026 tidak boleh berhenti hanya sebagai berita dan urusan administrasi. Harus ada evaluasi menyeluruh, keterbukaan informasi, dan pertanggungjawaban nyata dari semua pihak yang berwenang mengawasi dan melindungi pekerja.
Keselamatan Pekerja Bukan Sekadar Formalitas
BPM Jatim menegaskan, keselamatan pekerja adalah hak mendasar yang wajib dijamin setiap perusahaan. Penerapan K3 tidak boleh hanya menjadi kelengkapan dokumen, formalitas perizinan, atau sekadar syarat administrasi.
Jika ada dugaan pelanggaran SOP, kelalaian penggunaan alat pelindung diri (APD), hingga pengabaian standar keselamatan kerja, pemerintah melalui instansi berwenang harus memeriksa secara menyeluruh dan transparan.
Jangan sampai industrialisasi justru mengorbankan keselamatan manusia. Perusahaan boleh berkembang, investasi boleh tumbuh, tetapi nyawa pekerja tidak boleh dijadikan tumbal kepentingan industri. Pemerintah jangan abai terhadap tanggung jawab pengawasan, demikian sikap yang disuarakan BPM Jatim.
Enam Tuntutan Utama BPM Jatim
Dalam aksi ini, BPM Jatim membawa enam pokok tuntutan:
1. Usut tuntas seluruh kecelakaan kerja fatal selama 2026 dan pastikan ada pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum.
2. Audit total penerapan K3, SOP, penggunaan APD, dan standar keselamatan kerja di lingkungan PT GWS.
3. Periksa dugaan kebisingan, pencemaran lingkungan, dan sistem pengelolaan limbah perusahaan.
4. Audit menyeluruh aspek lingkungan dan evaluasi perizinan usaha PT GWS jika ditemukan pelanggaran yang terbukti secara hukum.
5. Buka hasil pemeriksaan dan rekaman CCTV terkait peristiwa kecelakaan kerja 2026 agar dapat dipertanggungjawabkan secara transparan.
6. Audit menyeluruh penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA), termasuk legalitas izin kerja, pemenuhan SOP K3, rasio tenaga kerja asing dan lokal, serta jaminan pelatihan keselamatan kerja dengan bahasa yang dipahami seluruh pekerja.
Pemerintah Jangan Hanya Hadir Setelah Ada Korban
BPM Jatim juga menyoroti peran pemerintah dalam memastikan pengawasan industri berjalan konsisten. DPRD Kabupaten Sidoarjo dan Disnakertrans Provinsi Jawa Timur diharapkan tidak hanya menjadi tempat menerima pengaduan, tetapi juga mampu memastikan langkah konkret atas setiap persoalan yang menyangkut keselamatan pekerja.
Bagi BPM Jatim, investasi dan pertumbuhan industri harus berjalan seiring dengan perlindungan tenaga kerja, kepastian hukum, dan kelestarian lingkungan.
Jangan sampai perusahaan memperoleh keuntungan dari aktivitas industrinya, sementara pekerja justru menghadapi risiko keselamatan dan masyarakat harus menanggung dampak lingkungan.
BPM Jatim Menuntut Transparansi dan Ketegasan
Melalui aksi ini, BPM Jatim berharap seluruh instansi terkait membuka ruang dialog, memberikan penjelasan resmi, dan menindaklanjuti setiap aspirasi berdasarkan hasil pemeriksaan dan ketentuan perundang-undangan.
BPM Jatim menegaskan, gerakan ini adalah bentuk kontrol sosial dan tanggung jawab masyarakat sipil dalam mengawal keadilan, keselamatan pekerja, dan kepentingan publik.
Industri harus tumbuh, pekerja harus terlindungi. Jangan biarkan nyawa manusia menjadi harga yang harus dibayar atas nama investasi!
BPM Jatim - Benteng Pengabdian Milenial Jawa Timur.
Bersatu Mengawal Keadilan dan Keselamatan Rakyat. (OR-Rls)
![]() |
| Klik ☝ untuk mengikuti akun Google News Kami agar anda tidak ketinggalan berita menarik lainnya |

