Jakarta, 16 November 2026 – Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Dosen Akademik dan Keahlian Seluruh Indonesia (DPP ADAKSI) meminta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) segera memastikan pengakuan jabatan fungsional (Jabfung) akademik serta masa kerja dosen tetap non-PNS yang telah beralih status menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Permintaan ini disampaikan setelah muncul keluhan dari ratusan dosen yang diangkat menjadi PNS terhitung mulai tanggal (TMT) Juni 2024 dan Juni 2025. Sebelum pengangkatan tersebut, mereka telah memiliki jabatan akademik dan pengalaman mengabdi di perguruan tinggi negeri maupun swasta.
Ketua Bidang DPP ADAKSI, Jonris Tampubolon, menekankan bahwa peralihan status kepegawaian semestinya tidak menghapus hak maupun pencapaian akademik yang telah diperoleh dosen.
Menurut Jonris, dosen yang sudah bertahun-tahun mengajar, menyandang jabatan fungsional, serta menjalankan berbagai kegiatan tridarma tidak seharusnya mengulang perjalanan karier akademiknya dari awal setelah menjadi PNS. Ia menilai negara perlu menghargai pengalaman pengabdian dan masa kerja yang diperoleh melalui prosedur yang sah.
Wakil Ketua Umum DPP ADAKSI, Eliyah Acantha, juga meminta Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Prof. Brian Yuliarto, segera mengambil tindakan nyata untuk menuntaskan persoalan yang disebut telah berlangsung hampir dua tahun itu.
Eliyah menegaskan bahwa kepastian pengakuan Jabfung dan masa kerja diperlukan agar perubahan status menjadi PNS tidak menghambat kenaikan jabatan akademik, sertifikasi dosen, maupun pengembangan karier. Baginya, persoalan tersebut berkaitan langsung dengan keadilan dan kepastian pemenuhan hak dosen.
Untuk itu, DPP ADAKSI mengajukan empat tuntutan utama:
1. Mengakui jabatan fungsional akademik yang telah diperoleh sebelum dosen menjadi PNS, termasuk jabatan yang setara atau lebih tinggi daripada formasi yang dilamar.
2. Memperhitungkan masa kerja dan capaian kinerja akademik selama berstatus dosen tetap non-PNS yang tercatat dalam SISTER.
3. Memastikan tersedianya mekanisme serta petunjuk teknis pengakuan Jabfung yang dapat diterapkan secara seragam di seluruh PTN.
4. Mempercepat proses administrasi agar tidak menghambat kenaikan jabatan, sertifikasi dosen, dan pengembangan karier.
Dalam mendorong penyelesaian masalah ini, DPP ADAKSI menjadikan Permendiktisaintek Nomor 52 Tahun 2025 Pasal 38 serta Keputusan Menteri Nomor 39/M/KEP/2026 Bagian II.D angka 3 sebagai rujukan kajian organisasi.
Ketidakjelasan pengakuan Jabfung juga dinilai berpotensi berdampak pada ketepatan data dosen, proses akreditasi, serta indikator kinerja perguruan tinggi.
Eliyah menegaskan bahwa ADAKSI mengupayakan kepastian pengakuan hak akademik berdasarkan regulasi yang berlaku. Ia menyampaikan bahwa pengalaman, masa kerja, dan jabatan akademik yang telah dimiliki dosen perlu memperoleh pengakuan secara adil.
DPP ADAKSI berharap Kemdiktisaintek segera menghadirkan penyelesaian yang berlandaskan meritokrasi, transparansi, dan akuntabilitas, selaras dengan semangat Dikti BerDAMPAK serta ASN BerAKHLAK. (EL)
![]() |
| Klik ☝ untuk mengikuti akun Google News Kami agar anda tidak ketinggalan berita menarik lainnya |

