Hal itu disampaikan Gerson saat memimpin Rapat Koordinasi Tim Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2026, yang berlangsung di ruang rapat Wakil Bupati, Kamis (8/10/2026).
Rapat tersebut diikuti pimpinan OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Buru Selatan dan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Buru Selatan.
Wabup mengatakan, penanggulangan kemiskinan tidak cukup hanya dilakukan melalui penyusunan program dan laporan, tetapi harus dibarengi evaluasi terhadap capaian dan pelaksanaan program di lapangan.
"Saudara-saudara, hari ini kita harus rapat. Kita harus buru-buru melakukan evaluasi terkait dengan kinerja kita, terutama masing-masing dinas. Kita harus melihat seperti apa program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dan kegiatan yang diarahkan untuk menurunkan kemiskinan daerah," tegas Wabup.
Menurutnya, pemerintah daerah memiliki target yang harus dicapai, termasuk target nasional maupun target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan daerah.
Ia menyebutkan, dalam RPJMD Kabupaten Buru Selatan telah ditetapkan target penurunan kemiskinan. Namun, target tersebut belum sepenuhnya tercapai sehingga diperlukan kerja lebih keras dan strategi yang lebih terarah untuk mencapai target pada tahun-tahun berikutnya.
"Kita punya target dalam RPJMD. Ternyata kita belum mencapai target tersebut. Karena itu, kita tidak boleh berhenti. Kita harus bekerja keras dan melakukan evaluasi untuk mendapatkan gambaran serta strategi yang tepat menghadapi tahun-tahun berikutnya," ujarnya.
Selsily menekankan, evaluasi harus mampu menggambarkan secara jelas sejauh mana program yang telah dilaksanakan benar-benar memberikan dampak terhadap penurunan kemiskinan.
Ia meminta setiap OPD tidak hanya melihat keberhasilan dari sisi administrasi, tetapi juga mengukur manfaat program bagi masyarakat.
"Kalau target kita tercapai, tentu itu menjadi gambaran bahwa program yang kita lakukan memberikan hasil. Tetapi kalau target tidak tercapai, itu yang harus menjadi persoalan bagi kita untuk dievaluasi. Kita harus tahu di mana masalahnya dan apa yang harus diperbaiki," katanya.
Lebih jauh, Gerson menyoroti pelaksanaan dan penyerapan anggaran program yang berkaitan langsung dengan masyarakat miskin. Menurutnya, rendahnya realisasi program dapat berdampak langsung kepada masyarakat yang menjadi sasaran program tersebut.
"Kalau program itu berhubungan dengan masyarakat miskin, maka ketika program tidak dieksekusi dengan baik, yang dirugikan adalah masyarakat miskin. Karena itu, masing-masing OPD harus punya kesadaran dan tanggung jawab bagaimana membantu pemerintah daerah menurunkan angka kemiskinan," tegasnya.
Ia juga meminta pimpinan OPD membangun kesadaran bersama bahwa penanggulangan kemiskinan merupakan tanggung jawab lintas sektor. Setiap OPD, kata dia, memiliki peran sesuai tugas dan kewenangannya.
"Peran masing-masing OPD sangat penting. Kita harus punya awareness bahwa kita ini harus serius. Masing-masing OPD harus bekerja dan memiliki tanggung jawab untuk menurunkan angka kemiskinan, bukan hanya membuat program dan laporan," tambah Wabup.
Disamping itu, ia juga mengingatkan pentingnya pengelolaan data serta penggunaan aplikasi yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan. Ia meminta operator maupun pihak yang menangani sistem dan aplikasi tersebut menindaklanjuti setiap kebutuhan data secara serius.
"Percuma kita bekerja, mencurahkan tenaga, membuat laporan, tetapi kalau data dan sistem tidak ditindaklanjuti dengan serius. Karena itu, operator yang menangani aplikasi harus benar-benar memperhatikan dan menindaklanjutinya," katanya.
Dirinya berharap koordinasi antara pimpinan OPD, pelaksana program, operator data, serta pemangku kepentingan lainnya dapat diperkuat. Dengan begitu, evaluasi yang dilakukan tidak berhenti pada rapat, tetapi dilanjutkan dengan langkah konkret.
"Rapat koordinasi ini jangan hanya menjadi forum menyampaikan laporan. Kita harus melihat secara transparan bagaimana target masing-masing OPD, bagaimana capaian tahun sebelumnya, apa kendalanya, dan apa yang harus diperbaiki ke depan," tandasnya.
Wabup dua periode ini menegaskan, evaluasi terhadap program penanggulangan kemiskinan akan terus dilakukan sebagai bagian dari upaya memperkuat kinerja pemerintah daerah menuju target pembangunan tahun-tahun mendatang.
"Yang paling penting adalah kita bekerja secara maksimal dan baik. Kita harus memperkuat tim ini untuk menuju tahun-tahun yang akan datang," pungkasnya.(AL)
 |
| Klik ☝ untuk mengikuti akun Google News Kami agar anda tidak ketinggalan berita menarik lainnya |