Kegiatan ini menjadi ruang edukasi dan diskusi bagi masyarakat untuk memahami persoalan hukum, perlindungan hak warga negara, serta pentingnya tata kelola pendidikan yang bersih, transparan, dan berintegritas.
Talkshow menghadirkan empat narasumber dari berbagai latar belakang keilmuan dan profesi. Materi yang disampaikan mencakup hukum pidana, perlindungan hak konstitusional, tata kelola pendidikan, hingga persoalan sosial dan perlindungan generasi muda.
Sesi pertama menghadirkan Guru Besar Pakar Ilmu Hukum Pidana Universitas Trunojoyo, Prof. Dr. Deni Setya Bagus Yiherawan, S.H., M.S. Dalam paparannya mengenai "Fondasi Hukum Pidana dan Keadilan Substantif", ia menyoroti pentingnya penguatan instrumen hukum pidana yang berorientasi pada kepastian hukum.
Menurutnya, penegakan hukum yang kokoh harus mampu memberikan rasa keadilan yang sesungguhnya di tengah dinamika kehidupan masyarakat.
Materi berikutnya disampaikan praktisi hukum Eko Puguh Prasetijo, S.H., M.H., C.P.M., C.P.C.L.E., C.P.Arb., C.P.L. Ia membahas persoalan hak konstitusional yang dalam praktiknya terkadang belum sepenuhnya mendapatkan perlindungan yang efektif.
Melalui pendekatan Rantai Hak Efektif 7P dan Prinsip Norma Hak Berpasangan, Eko menekankan pentingnya memastikan setiap hak warga negara memiliki jalur pemulihan atau effective remedy ketika terjadi pelanggaran.
Memasuki sesi ketiga, Ketua Umum APPI sekaligus Ketua Wilayah LIPPI Jatim, Kasiono, S.Pd., M.Si., menyampaikan materi bertajuk "Membangun Pendidikan yang Bersih, Transparan, dan Berintegritas".
Dalam paparannya, Kasiono menyoroti sejumlah persoalan yang dinilai masih menjadi perhatian dalam tata kelola pendidikan, termasuk praktik pengadaan kain seragam sekolah yang dapat membebani wali murid.
Ia berharap pengadaan kain seragam sekolah di Jawa Timur tidak dijadikan sarana untuk menekan masyarakat. Ia juga menekankan agar pihak sekolah tidak menjual kain seragam, dengan tetap mengacu pada regulasi yang berlaku serta mempertimbangkan kondisi ekonomi orang tua siswa.
"Pendidikan adalah ekosistem moral. Jika kita mengajarkan kejujuran kepada anak-anak, maka sistem pengelolaannya pun harus jujur, transparan, dan tidak boleh menindas," tegasnya.
Sementara itu, sesi pemaparan ditutup oleh Direktur PLATO Foundation, Dita Amalia, S.Sos., M.Psi. Ia membawa perspektif psikologi komunitas dengan membahas pentingnya mitigasi persoalan sosial secara komprehensif, termasuk pencegahan perundungan berbasis sekolah melalui Roots Indonesia, penanganan bahaya NAPZA, serta penguatan ketahanan mental anak dan remaja di era digital.
Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab yang berlangsung dinamis. Peserta yang terdiri dari akademisi, praktisi, aktivis, dan elemen masyarakat antusias menyampaikan berbagai pertanyaan terkait persoalan hukum dan penerapannya di lapangan.
Melalui kegiatan tersebut, FPII Setwil Jawa Timur dan PPM Kota Surabaya berharap kesadaran hukum masyarakat semakin meningkat. Selain itu, forum ini diharapkan menjadi momentum bersama untuk turut mengawal pelayanan publik dan tata kelola pendidikan agar berjalan secara bersih, transparan, dan berintegritas.
Ketua Setwil FPII Jawa Timur, Dea Melanie, S.H., berharap kegiatan Talkshow dan Penyuluhan Hukum tersebut dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai hukum, khususnya bagi anggota FPII Jatim.
"Harapannya, dengan adanya kegiatan Talkshow ini, anggota FPII Jatim dapat lebih memahami hukum sehingga mampu menjalankan tugas dan perannya dengan lebih baik," ujar Dea Melanie. (OR-Rls)
 |
| Klik ☝ untuk mengikuti akun Google News Kami agar anda tidak ketinggalan berita menarik lainnya |