Berakhirnya perjanjian tersebut menimbulkan kekhawatiran baru terhadap stabilitas keamanan global. New START selama ini menjadi perjanjian terakhir yang membatasi jumlah hulu ledak nuklir strategis kedua negara adidaya tersebut. Perjanjian itu membatasi masing-masing negara hingga sekitar 1.550 hulu ledak nuklir strategis serta membatasi sistem peluncur strategis seperti rudal balistik antarbenua dan pembom berat.
Selain itu, berakhirnya perjanjian tersebut juga menimbulkan kekhawatiran global karena berpotensi membuka ruang perlombaan senjata nuklir baru. Perserikatan Bangsa-Bangsa bahkan menilai risiko penggunaan senjata nuklir saat ini berada pada level yang sangat tinggi dibanding periode sebelumnya.
Dalam situasi geopolitik yang dinilai semakin tidak stabil, DPP GMNI menilai Indonesia memiliki posisi strategis sekaligus rentan di tengah ketegangan global yang terus meningkat.
Ketua Bidang Geopolitik DPP GMNI, Andreas Silalahi, menegaskan bahwa Indonesia memiliki tanggung jawab konstitusional untuk ikut menjaga perdamaian dunia.
“Suka tidak suka, amanat konstitusi kita adalah ikut serta menjaga perdamaian dunia. Pemerintah harus memainkan politik luar negeri bebas aktif untuk meredam ketegangan global, termasuk antara Moskow dan Washington,” kata Andreas dalam keterangannya kepada media ini, Sabtu (7/1/2026).
Menurut GMNI, hubungan diplomatik Indonesia yang relatif baik dengan Amerika Serikat maupun Rusia dapat menjadi modal diplomasi untuk mendorong dialog damai antara kedua negara tersebut.
“Hubungan luar negeri Indonesia dengan AS dan Rusia masih tergolong baik. Ini bisa menjadi ruang bagi Indonesia untuk menjadi mediator agar kedua negara tidak terus memainkan senjata pemusnah massal,” ujarnya.
Secara global, berbagai pihak termasuk pemimpin dunia dan tokoh agama juga sebelumnya telah mengingatkan pentingnya kelanjutan dialog pengendalian senjata nuklir demi stabilitas global.
Di sisi lain, sejumlah negara juga mendorong agar dialog strategis tetap dilanjutkan pasca berakhirnya perjanjian tersebut. China, misalnya, berharap AS dan Rusia tetap melanjutkan dialog stabilitas strategis demi kepentingan keamanan global jangka panjang.
GMNI juga menilai kondisi global yang semakin dinamis menuntut Indonesia memperkuat ketahanan nasional, termasuk dalam aspek energi strategis seperti energi nuklir.
“Kemandirian energi, termasuk nuklir, harus menjadi prioritas jangka panjang. Di tengah ketidakpastian global, Indonesia harus memanfaatkan potensi sumber daya yang dimiliki,” kata Andreas.
Berdasarkan data Kementerian ESDM, Indonesia memiliki puluhan wilayah yang berpotensi untuk pengembangan energi nuklir, mulai dari Sumatera hingga Papua. GMNI menilai potensi tersebut harus diproyeksikan secara serius dalam konteks pembangunan dan pertahanan.
Lebih lanjut, GMNI menilai Indonesia perlu bersikap aktif dalam melihat nuklir tidak hanya sebagai sumber energi, tetapi juga sebagai bagian dari strategi pertahanan nasional tanpa mengabaikan komitmen terhadap penggunaan nuklir untuk perdamaian.
“Nuklir harus dipandang sebagai bagian dari strategi geostrategis Indonesia. Antisipasi, adaptasi, dan mitigasi terhadap ancaman nuklir harus dipersiapkan secara matang,” tegasnya.
DPP GMNI menilai kondisi geopolitik global yang semakin dinamis membuat Indonesia perlu mengoptimalkan seluruh sumber daya nasional demi menjaga stabilitas dan keamanan nasional sekaligus berkontribusi terhadap perdamaian dunia. (EH)
Baca Juga
 |
| Klik ☝ untuk mengikuti akun Google News Kami agar anda tidak ketinggalan berita menarik lainnya |