Close
Close

Viral, Surat Terbuka di Medsos Terkait Konflik Agraria Antara PT. TPL dan Warga di Toba

Foto : Ketum Fopermas Habornas Drs. Parasman Pasaribu
TOBA - Konflik agraria yang melibatkan warga ulayat yang secara turun temurun telah menguasai fisik lahan di beberapa daerah di Sumatera Utara (Sumut) khususnya di Kabupaten Toba dengan perusahaan PT. Toba Pulp Lestari (TPL), kembali bergejolak.


Konflik yang telah berulang kali terjadi ini, seakan tidak pernah berhenti. Adanya dugaan kepentingan antara penguasa dan pengusaha mengakibatkan warga yang bermata pencarian sebagai petani dan berkebun dilahan yang telah mereka huni secara turun temurun menjadi terancam, baik dari segi ekonomi dan psikologis.


Intimidasi psikologis hingga tindakan kekerasan justru telah dialami oleh kedua belah pihak yang saling klaim atas legalitas penguasaan lahan. Sementara pemerintah yang diharapkan membuat keputusan dan kebijakan belum juga memberikan ketegasan.


Dalam salah satu postingan di akun medsos Par Pasaribu yang juga diketahui sebagai Ketum Fopermas Habornas terlihat mengupload sebuah postingan dengan judul Surat Terbuka yang ditujukan kepada Direksi PT. Toba Pulp Lestari (TPL).


Berikut Surat Terbuka yang diunggah di medsos oleh akun Par Pasaribu : 


SURAT TERBUKA

Kepada yth. 

Direksi Toba Pulp Lestari 


Kami mohon agar tidak melakukan penanaman paksa eukaliptus di wilayah Desa Natumingka.


Karena Desa Natumingka Sudah ada Surat Perjanjian dengan TPL untuk tidak menanam eukaliptus lagi setelah panen 2024.


Bacalah Surat Perjanjian itu diatas meterai, berstempel TPL lengkap dengan saksi-saksi dan ditanda tangani tanpa paksaan dari manapun. Dibuat pada tahun 2024, saat mau menebang Eukaliptus.


Tapi nyatanya TPL datang mau menanam eukaliptusnya, untung sudah kita laporkan kemana-mana. Mulai dari Kapolres, Kapolda dan Bupati. Akhirnya mereka mikir dan balik Badan.


Dengar  ini TPL, masyarakat tetap bertahan pegang isi Surat Perjanjian dan kalau TPL. masih  tetap mau melakukan tanam paksa di Desa Natumingka, maka Forum Perjuangan  Masyarakat Habornas atau Forpemas Habornas (Bukan hanya Desa Natumingka lagi) akan melawan dan siap dengan perang besar dengan TPL.


Apabila perang besar terjadi, kami harap Pemerintah tidak menyalahkan kami, karena kami sudah menyurati Instansi terkait di Negeri ini, mulai dari Presiden sampai Camat, mulai dari Kapolda sampai Kaposek. Karena kalau kalian masih tetap  langgar berarti TPL sudah bertindak diatas Negara dan wajib harus dilawan.


Salam NKRI


#konflik #natinggir #sipahoras #tpl


Diteruskan kepada Yth. 

Bapak :

Presiden RI Prabowo Subianto 

Wakil Presiden RI Gibran 

Rakabuming

Ketua Dewan Ekonomi RI Luhut Binsar Pandjaitan

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni 

Kementerian Kehutanan 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Sekretariat Kabinet Setkab RI 

Sekretariat Wakil Presiden 

Sekretariat Wakil Presiden RI 

Ditjen Gakkum 

Kapolri Listyo Sigit Prabowo 

Gubernur Sumut Bobby Nasution 

Kapolda Sumut Polda Sumatera Utara 

Bupati Kab.Toba Effendi Napitupulu 

Kapolres Toba Polres Toba


Turut di unggah dalam postingan tersebut surat perjanjian antara salah satu desa dengan TPL yang dibuat pada tahun 2024 lalu, yang telah memenuhi koridor secara substansi hukum.


Sebagaimana diketahui Pemerintah bersama DPR telah mengeluarkan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA No. 5 Tahun 1960) tentang Pengakuan Hak Ulayat, Pasal 3 UUPA menyatakan bahwa Hak Ulayat diakui sepanjang kenyataannya masih ada dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.


Sementara itu Permen ATR/BPN No. 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Adat, secara substansi hukum mempunyai tujuan utama adalah untuk memberikan pengakuan, perlindungan, dan pemberdayaan terhadap hak-hak Masyarakat Hukum Adat atas tanah ulayat mereka.


Undang-Undang beserta peraturan sebagai landasan hukum telah ada sebagai pedoman, hanya menunggu kebijakan dan ketegasan pemerintah, apakah menjadi penonton dan membiarkan pertumpahan darah terjadi ataukah "Hukum adalah Panglima" harus ditegakkan dan bukan cuma slogan saja di Negara tercinta ini. (OR-J)

Baca Juga
Klik ☝ untuk mengikuti akun Google News Kami
agar anda tidak ketinggalan berita menarik lainnya

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama