Bupati La Hamidi menegaskan bahwa Pemkab Bursel memiliki keinginan kuat untuk segera memiliki kantor Kejari sendiri agar tidak lagi bergantung pada Kejari Buru. Ia menyampaikan, saat ini prosesnya tinggal menunggu penyelesaian administrasi agar pembangunan segera dapat dilaksanakan di lahan yang telah disiapkan Pemkab sejak beberapa tahun lalu.
"Kemarin saya dan Pak Wakil Bupati bersilaturahmi dengan Pak Kajati Maluku. Salah satu yang kami bahas adalah keberadaan Kejari Bursel. Pak Kajati langsung menghubungi pihak Kejaksaan Agung (Kejagung) RI, yang sebelumnya pernah meninjau kesiapan lahan Kejari Bursel tahun lalu. Ternyata prosesnya sudah ada di meja Presiden, tinggal menunggu turunnya Keputusan Presiden (Kepres)," jelas La Hamidi kepada wartawan, Kamis (31/7/2025) melalui sambungan telepon.
Bupati yang juga berlatar belakang sarjana hukum ini mengungkapkan bahwa Pemkab Bursel telah menyediakan lahan yang sesuai kebutuhan dan bahkan sudah melakukan pembersihan lokasi pembangunan.
"Sudah diproses, tinggal menunggu Kepres saja. Kami juga meminta Pak Kajati Maluku untuk membantu mengawal pembangunan Kejari Bursel. Kami ingin Kejari Bursel berkedudukan di Bursel, agar tidak perlu lagi bolak-balik ke Kabupaten Buru," lanjutnya.
La Hamidi menilai keberadaan Kejari Bursel di wilayah sendiri akan memperkuat koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
"Seringkali ada rapat Forkopimda, dan jika di Kabupaten Buru ada agenda yang sama, kita hanya diwakilkan. Rasanya tidak utuh. Lebih baik kita memiliki Kejari sendiri," ujarnya.
Silaturahmi tersebut, kata La Hamidi, disambut baik oleh Kajati Maluku yang langsung mengonfirmasi perkembangan proses ke Kejagung. Berdasarkan komunikasi terakhir, Bupati memprediksi pembangunan Kejari Bursel paling lambat bisa dimulai pada tahun 2027.
"Tahapannya sudah jauh, hanya tinggal melengkapi administrasi dan menunggu Kepres," tandas politisi PAN ini. (AL)
 |
| Klik ☝ untuk mengikuti akun Google News Kami agar anda tidak ketinggalan berita menarik lainnya |