Menurut Anas, sistem ini dapat menjadi titik temu antara dua kutub ekstrem yang selama ini mendominasi wacana: proporsional terbuka yang menekankan suara individu pemilih, dan tertutup yang mengedepankan dominasi partai.
“Tak ada sistem pemilu yang sepenuhnya ideal. Tapi kita bisa mencari yang paling sesuai dengan konteks Indonesia, yang membawa manfaat maksimal dan risiko minimal,” ujarnya.
Kritik terhadap Dua Sistem yang Ada
Anas menyebut sistem proporsional tertutup cenderung menumbuhkan oligarki politik dan mengebiri suara rakyat. Sebaliknya, sistem proporsional terbuka meski memberikan ruang partisipasi, justru rentan melahirkan wakil rakyat tanpa kualitas mumpuni, serta membuka celah bagi politik uang dan transaksionalisme.
“Kita butuh sistem yang tidak hanya membuka partisipasi, tapi juga menjaga kualitas parlemen dan mengurangi biaya politik,” tegasnya.
Solusi Rasional dan Efisien
Sistem proporsional semi tertutup, kata Anas, menjembatani kepentingan partai dan aspirasi rakyat. Ia menilai model ini lebih rasional, efisien, dan membuka peluang bagi figur-figur potensial, termasuk dari kalangan teknokrat yang minim logistik politik.
“Politisi berkualitas dari latar belakang teknokratik tetap punya ruang. Mereka tak otomatis kalah oleh politisi populis berbasis massa,” jelasnya.
Mekanisme Usulan
Dalam skema ini, caleg yang berhasil mencapai Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) akan lolos tanpa mempertimbangkan nomor urut. Namun bagi yang tidak mencapai BPP, penetapan tetap mengacu pada nomor urut yang ditetapkan partai.
Usulan ini muncul di tengah meningkatnya sorotan publik terhadap efektivitas dan kualitas demokrasi pasca pemilu serentak. Anas berharap gagasannya bisa menjadi bahan pertimbangan serius dalam agenda reformasi pemilu nasional. (OR-NL)
 |
| Klik ☝ untuk mengikuti akun Google News Kami agar anda tidak ketinggalan berita menarik lainnya |