EK LMND Morotai Ancam Aksi Besar, Desak Copot Camat dan Kapolsek Morotai Jaya

Morotai - Eksekutif Kota Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EK LMND) Pulau Morotai melontarkan ancaman aksi massa besar-besaran apabila Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai, Inspektorat Daerah, serta jajaran Kepolisian tidak segera menindaklanjuti tuntutan mereka terkait carut-marut pemerintahan dan lemahnya penegakan hukum di Kecamatan Morotai Jaya.

Ketua EK LMND Morotai, Habib Inga, dengan tegas menuntut Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai segera mencopot Camat Morotai Jaya yang dinilai gagal total menjalankan fungsi pengawasan dan pembinaan terhadap pemerintahan desa. Kegagalan tersebut, menurutnya, telah berdampak serius pada instabilitas pemerintahan desa serta menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

“Camat Morotai Jaya telah gagal menjalankan peran strategisnya. Pembiaran terhadap persoalan desa menunjukkan lemahnya kepemimpinan dan pengawasan,” tegas Habib media ini kemarin. 

Selain itu, EK LMND mendesak Inspektorat Daerah Kabupaten Pulau Morotai untuk segera melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap Kepala Desa Sopi. Mereka menilai terdapat indikasi kuat penyimpangan dalam tata kelola pemerintahan desa yang selama ini terkesan dibiarkan tanpa pengawasan serius.

“Jika Inspektorat terus diam, maka patut diduga adanya pembiaran sistemik dan keberpihakan terhadap praktik-praktik pemerintahan desa yang bermasalah,” lanjutnya.

Di sektor penegakan hukum, EK LMND juga melayangkan tuntutan keras kepada Kapolres Pulau Morotai agar segera mengevaluasi, bahkan mencopot Kapolsek Morotai Jaya. Lemahnya respons aparat kepolisian dalam menangani berbagai persoalan keamanan serta konflik sosial di wilayah tersebut dinilai sebagai kegagalan kepemimpinan yang tidak dapat ditoleransi.

EK LMND Morotai menegaskan, apabila tuntutan tersebut tidak direspons dalam waktu dekat, mereka siap menggelar aksi massa besar-besaran dengan melibatkan mahasiswa, pemuda, dan masyarakat Desa Sopi. Aksi tersebut direncanakan akan dipusatkan di Kantor Bupati Pulau Morotai dan Mapolres Pulau Morotai.

Menurut EK LMND, langkah ini merupakan bentuk perlawanan terhadap pembiaran kekuasaan serta menjadi simbol kritik keras atas kegagalan pemerintah daerah dalam menjalankan prinsip pemerintahan yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab. (Red) 

Baca Juga