DPP RAJAWALI menyatakan bahwa besaran anggaran tersebut harus diimbangi dengan informasi yang jelas dan terperinci mengenai peruntukannya. "Kami mendukung pembangunan di Pontianak Utara, tetapi transparansi adalah kunci. Masyarakat berhak tahu bagaimana dana ini akan digunakan, proyek apa saja yang akan dibangun, di mana lokasinya, dan siapa pelaksananya," kata Hadysa Prana, Ketua Umum DPP RAJAWALI, dalam keterangan persnya, Sabtu ( 11/10/25).
Aspek Hukum yang Disoroti
DPP RAJAWALI juga menyoroti pentingnya memastikan bahwa semua proyek yang didanai dari anggaran tersebut mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini mencakup proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan proyek. Organisasi ini menekankan perlunya audit yang independen dan transparan untuk memastikan tidak ada penyimpangan dalam penggunaan anggaran.
"Kami akan terus mengawal penggunaan dana ini untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Pontianak Utara. Transparansi bukan hanya kewajiban pemerintah, tetapi juga hak masyarakat yang harus dihormati," tegas Hady
Tuntutan Transparansi dan Partisipasi Publik
DPP RAJAWALI mendesak Pemerintah Kota Pontianak untuk membuka informasi seluas-luasnya kepada publik terkait rincian proyek yang akan didanai, termasuk nilai anggaran, jadwal pelaksanaan, dan pihak-pihak yang terlibat. Organisasi ini juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengawasan pembangunan.
Dengan semangat kebersamaan dan kepedulian terhadap pembangunan daerah, DPP RAJAWALI berharap agar alokasi anggaran yang besar ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Pontianak Utara. Organisasi ini berkomitmen untuk terus mengawasi dan memberikan masukan konstruktif demi terwujudnya pembangunan yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan. (OR-Rjwl)
 |
| Klik ☝ untuk mengikuti akun Google News Kami agar anda tidak ketinggalan berita menarik lainnya |