Mendengarkan kebutuhan masyarakat itu, PJ. Walikota Ambon, Bodewin Wattimena menjelaskan bahwa terkait jalan tani dapat di akui merupakan satu satunya kebutuhan dasar yang dapat membantu masyarakat di Hutumuri dan Leitimur Selatan secara keseluruhan agar dapat memasarkan hasil tanaman mereka dan di situlah membuat masyarakat hidup sejahterakan, serta dapat menikmati hasil kebunnya secara maksimal.
"Jalan tani ini memang penting suapaya masyarakat ketika akan menanam dapat dengan mudah membawa bibitnya untuk di tanam dan dapat dengan mudah juga untuk memanen hasilnya serta membawanya untuk di pasarkan," akui Wattimena.
Pemerintah kota inginkan agar masyarakat Hutumuri dan Leitimur selatan ini menjadi pusat sayur sayuran, buah buahan dan hasil bumi lainnya maka pemerintah kota telah mengumpulkan semua raja yang ada di Leitisel untuk sama - sama membahas apa yang menjadi solusinya.
"Untuk itu tujuan dari mengumpulkan kepala kepala desa adalah untuk menentukan batas tanah agar dapat melihat lahan yang bisa di jadikan agro wisata setelah penetapan batas yang akan di lakukan," ungkapnya.
"Untuk jalan tani akan di lihat kembali dan untuk tahun depan akan di lakukan untuk Negeri rutong, namun Pemkot sedang berupaya untuk membangun jalan belakang Hutumuri pada kecamatan Leitimur Selatan dengan nilai anggaran yang di butuhkan berjumlah 42 miliar," paparnya.
Menurutnya, dalam perencanaan jalan ini langsung di hot mix dan sedang di usulkan dengan harapan usulan jalan belakang ini dapat diakomodir.
Ia menyebut, sumber daya alam di Hutumuri sangat luar biasa dan sangat berpotensi meningkatkan kondisi ekonomi namun hanya saja belum terfokus untuk mengelolanya maka belum bisa merasakan hasilnya secara maksimal.
"Mengenai talud akan di upayakan pemecah ombak agar dapat menahan talud sekitar pesisir pantai Hutumuri," terangnya.
Untuk lampu jalan akan diperbaiki karena ada pikir dari anggota dewan yang nantinya direalisasikan bagi masyarakat Hutumuri.
Sementara dalam pelaksanaan tugas tanggung jawab dalam pemerintahan desa dalam jabatan sebagai kepala soa telah di atur dalam Perda Nomor 8 tahun 2017 telah diamanatkan sebagai perangkat Negeri, berarti kepala soa adalah unsur pembantu penyelenggara pemerintahan desa ( Raja) agar pelaksanaan tanggung jawab pemerintahan desa berjalan dengan baik sesuai dengan tupoksi masing masing.
Pasalnya pada negeri Hutumuri telah mendapat Sertifikat Mentri Lingkungan Hidup tentang hutan adat dan telah di tetapkan oleh Perwali tentang penetapan kesatuan masyarakat hukum adat dan telah di SK kan oleh menteri Lingkungan Hidup dan di serahkan langsung oleh presiden pada beberapa waktu lalu.
"Sebagai informasi terkait pengelolaan hutan adat bahwa yang berwewenang mengelola hutan adat adalah persekutuan masyarakat hukum adat itu sendiri dan uraian penjelasan berdasarkan Surat Keputusan yang telah di terbitkan dan masyarakat boleh melihatnya di raja di desa itu sendiri," bebernya.
Lebih lanjut ia menjelaskan, ada 8 desa di kota Ambon di antaranya 6 desa menjadi desa maju dan dua desa termasuk kategori desa mandiri salah satunya adalah negeri Hutumuri.
"Kedepannya akan di usahakan untuk mengembangkan desa - desa yang ada di Leitimur Selatan menjadi lebih baik yang dapat mensejahterakan kebutuhan masyarakat dan kita juga akan membangun tempat-tempat berjualan bagi ibu-ibu agar mereka dapat memasarkan hasil bumi mereka," tandasnya. (SM)
 |
| Klik ☝ untuk mengikuti akun Google News Kami agar anda tidak ketinggalan berita menarik lainnya |
