Close
Close
close
Orasi Rakyat
Orasi Rakyat

Lakukan Pembelaan Ke Bupati Safitri, Kadis Perindag Sebut Lapor Wartawan Ke Polisi

Namrole, Orasirakyat.com
Pasca pemberitaan tentang larangan penjualan BBM jenis Pertamax (BBM non Subsidi) oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Perindag) Kabupaten Buru Selatan (Bursel), yang mengakibatkan ekonomi masyarakat Bursel memburuk, Kadis Disperindag, Hamis Souwakil lakukan pembelaan ke Bupati Bursel, Hj. Safitri Malik Soulisa.


Informasi yang berhasil dihimpun, pembelaan Souwakil itu di duga disampaikan Souwakil ke Bupati Hj. Safitri Malik Soulisa melalui pesan Wahtsapp yang kini tangkapan chat yang diduga dikirim Kadis Perindag itu telah beredar sampai ke tangan wartawan.


Dalam tangkapan chat itu, Souwakil melaporkan bawah saat ini pihaknya sedang melakukan Operasi Pasar terutama penertiban ketersediaan stok dan HET BBM serta Mitan yang sering terjadi penimbunan dan harga yang tidak sesuai dengan peraturan pemerintah.


Dalam laporan itu, Souwakil menuding ada oknum wartawan yang menyebarkan isu bahwa Disperindag telah membunuh perekonomian masyarakat.


Saking gelisahnya terhadap berita tersebut, Souwakil juga menyampaikan bahwa dirinya telah melaporkan oknum wartawan yang menulis berita tentang larangan pengecer menjual BBM ke Polres Bursel.


"Untuk itu ijin ibu bupati, yang bersangkutan sudah saya laporkan di Polres Bursel untuk dimintai pertanggung jawabannya," demikian kutipan screenshot chat yang diduga milik Kadis Perindag Bursel itu.


Dari tangkapan chat ini, Kadis Disperindag Bursel, Hamis Souwakil diduga telah ditegur oleh Bupati Bursel, Hj. Safitri Malik Soulisa karena kebijakannya melarang pengecer menjual BBM jenis Pertamax ditengah kondisi daerah yang sedang sulit.


Sebab, dengan kebijakan melarang BBM jenis Pertamax dijual oleh pengecer, maka secara otomatis Disperindag telah memutus lapangan kerja yang sudah lama ditekuni oleh masyarakat. Bahkan, akibat kebijakan tersebut, kehidupan ekonomi masyarakat semakin terjepit.


Namun dari laporan tersebut, kebijakan terkait HET BBM yang dikumandangkan Kadis Perindag ke Bupati Safitri Malik Soulisa belum juga muncul sebagai patokan harga bagi masyarakat Bursel.


Sebelumnya diberitakan, Pemerintahan Bupati Buru Selatan (Bursel), Safitri Malik Soulisa dan Wakil Bupati, Gerson Eliaser Selsily tercoreng atas ulah Kadis Perindustrian dan Perdagangan (Perindag) Bursel, Hamis Souwakil.


Sebab kebijakan Kadis Perindag dengan melarang BBM jenis Pertamax di jual oleh pengecer telah mencekik perekonomian masyarakat yang mencari keuntungan seribu dua ribu dari penjualan tersebut.


Tak hanya pengecer yang terdampak tetapi pengguna kendaraan roda dua dan roda empat juga terkena dampak. Bahkan masyarakat resah dengan larangan ini.


Kadis Perindag, Hamis Souwakil yang berpapasan dengan sejumlah wartawan di APMS Desa Lektama, Kecamatan Namrole sengaja menghindar dan banyak beralasan saat disambangi wartawan.


Sebab, saat ditanya terkait kebijakannya melarang pengecer menjual BBM jenis Pertamax, Souwakil yang adalah mantan kepala sekolah ini dengan lantang mengatakan bahwa pengecer siap-siap gulung tikar.


"Pengecer siap-siap gulung tikar," ucap Souwakil.


Dia menyampaikan kalau masyarakat ingin membeli minyak harus ke APMS dan mengantri. Tapi pernyataan Souwakil ini terkesan ambigu dan tidak berpihak kepada masyarakat jika diliat dari realita yang ada di kabupaten Bursel.


Sebab faktanya, APMS yang menjual BBM di Kecamatan Namrole ada dua (desa Labuang dan desaLektama), tetapi dua APMS ini tidak beroperasi full selama 24 jam karena tidak ada depot di Bursel jika kedua APMS itu kehabisan stok BBM.


"Nanti APMS layani terus dan mereka punya bos sudah setuju," tangkis Souwakil.


Saat di berondong dengan sejumlah pertanyaan terkait AMPS yang ada di sejumlah kecamatan lain, Souwakil mengaku belum ada laporan dari Camat yang masuk ke pihaknya.


"Fena Fafan itu ada APMS dan belum ada laporan dari camat yang masuk," ujarnya.


Pernyataan Souwakil ini menandakan dirinya tidak mampu menguasai kondisi daerah, sebab APMS di kecamatan Fena Fafan sebelum dia (Souwakil-red) menjadi Kadis pun APMS itu hanya nama tanpa fungsi.


Ketika sejumlah wartawan meminta untuk bertemu di kantornya, Souwakil cepat-cepat berkilah bahwa dia tidak bisa ditemui karena akan melakukan pertemuan dengan Wakil Bupati Bursel, Gerson Eliaser Selsily. 


Saking paniknya, Souwakil pun bergegas menyalakan motornya dan berlalu meninggalkan APMS sampai lupa membayar minyak yang baru diisinya.


Namun saat dilakukan kroscek ternyata Souwakil hanya beralasan untuk menghindari wartawan karena sesungguhnya, Souwakil tidak mengikuti pertemuan dengan Wakil Bupati, tetapi di wakili oleh pejabat lain dari Disperindag.


Sikap yang ditunjukan Souwakil ini tidak mencirikan putra daerah yang cinta Bursel. Sebab saat ditempatkan sebagai seorang pemimpin di Dinas Perindag untuk membantu Bupati Safitri Malik Soulisa dan Wakil Bupati Gerson Eliaser Selsily dalam membenahi perekonomian di Bursel, Souwakil justru memangkas lapangan kerja yang sudah lama ditekuni oleh sejumlah masyarakat Bursel.


Bahkan, sebagaimana visi misi Bupati Bursel, Safitri Malik Soulisa dan Wakil Bupati Bursel, Gerson Eliaser Selsily (SMS-GES) untuk menciptakan 5000 lapangan kerja (Janji Politik saat Pilkada), Souwakil justru mengkebiri lapangan kerja yang sudah ada dengan kebijakannya yang tidak pro kepada masyarakat ditengah kondisi daerah yang sedang sulit.


"Dia itu tidak layak jadi Kadis. Harusnya dengan kondisi daerah yang sulit saat ini bisa dibijaki. Kadis Perindag mestinya mampu mendukung pemerintahan SMS-GES dengan menciptakan lapangan kerja bukan menghilangkan yang sudah ada," ujar salah satu warga yang enggan namanya disebut, Rabu (21/9/2022).


Warga ini menegaskan, seharusnya Kadis Perindag berkaca kenapa banyak warga Bursel yang hijrah meninggalkan Bursel. Salah satu faktornya adalah lapangan kerja yang belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat Bursel.


"Sekarang saja ribuan orang sudah tinggalkan Bursel. Buat kebijakan itu lihat kondisi daerah, bukan asal suka yang pada akhirnya masyarakat yang jadi korban. Pemerintah hadir bukan untuk menyusahkan masyarakat. Di kota kota lain saja ada pengecer," tandasnya.


Sementara pantauan wartawan di lokasi APMS Desa Labuang, setelah pukul 17.25 WIT, APMS tersebut sudah tidak melayani kendaraan untuk pengisian BBM.


Ini menandakan bahwa pernyataan Kadis Perindag kalau APMS akan melayani full ternyata hanya omongan semata. Sebab terbukti APMS hanya melayani sampai pukul 17.25 WIT. (TIM)

Klik ☝ untuk mengikuti akun Google News Kami
agar anda tidak ketinggalan berita menarik lainnya

Post a Comment

Previous Post Next Post