Fakta Baru Korupsi Aplikasi Simdesa di Bursel Semakin Nyata

Namrole, Orasirakyat.com

Setelah sempat turut disebut namanya, mantan Kepala Bidang Pemerintahan Desa (Pemdes) Dinas Pemberdayaan Desa Kabupaten Buru Selatan (Bursel), Ali Maharaja pun angkat bicara dan membeberkan fakta soal masalah pengadaan aplikasi Simdesa.id yang dikerjakan oleh CV. Ziva Pazia dibawa pimpinan oleh Cornelis Melantunan alias Neles dan istrinya Miryam Saiya.

"Pak Neles ini tipe orang tidak bertanggungjawab. Lapor dong supaya dong bertanggungjawab dengan dong pung masalah. Kasihan Katong yang tidak tahu apa-apa ini," kata Maharaja kepada media ini di Namrole, Senin (20/06/2022).

Menurut Maharaja, pihaknya tidak pernah menerima sepeserpun fee dari pihak CV. Ziva Pazia.

"Di masalah ini Beta tidak dapat apa-apa dan Beta bukan tipe manusia munafik," paparnya.

Ia pun mengakui bahwa ada masalah dalam pekerjaan yang dikerjakan oleh pihak CV. Ziva Pazia ini, baik itu adanya Kepala Desa dan operator yang tidak hadir saat pelaksanaan Bimtek, aplikasi simdesa.id yang mubasir, maupun adanya desa yang belum menerima laptop hingga kini.

"Kalau sudah sampai disitu, itu urusan desa dan penyedia barang, kalau mereka mau baku lapor, kasihan Katong mau tahu apa. Kebetulan hanya Katong pung bidang saja," ucapnya.

Setahu dirinya, sejak 2019 lalu ada lebih dari 20 desa yang telah membayar lunas, tapi selain ada yang tidak mengikuti Bimtek, aplikasi tersebut mubasir maupun ada desa yang belum menerima laptop.

"Desa-desa yang belum terima laptop itu terdiri dari Desa Waelikut, Desa Waeteba, Desa Pasir Putih dan Desa Waehaka," ucapnya.

Dirinya pun bercerita bahwa awalnya pihak CV. Ziva Pazia melakukan komunikasi dengan mantan Bupati Bursel, Tagop Sudarsono Soulissa. Namun kemudian Tagop menyarankan agar pihak CV. Ziva Pazia berkomunikasi langsung dengan Dinas Pemberdayaan Desa Kabupaten Bursel.

Dari hasil komunikasi CV. Ziva Pazia dengan Dinas Pemberdayaan Desa, selanjutnya Dinas Pemberdayaan Desa menyurati semua Kepala Desa untuk hadir di Dinas dan mendapat penjelasan dari pihak CV. Ziva Pazia yang selanjutnya setelah Desa-Desa tersebut setuju untuk mengakomodir paket belanja aplikasi tersebut di APBDes, barulah pihak CV. Ziva Pazia kemudian membelanjakan barang-barang dan mengerjakan aplikasi tersebut setelah desa-desa terkait menyetor uangnya.

Namun, saat awalnya itu, kata Maharaja, dirinya belum dilantik sebagai Kepala Bidang Pemdes, sebab saat itu Kepala Bidang Pemdes masih dijabat oleh Asma Mewar alias Ma yang juga mantan Sekretaris Dinas Pemberdayaan Desa Kabupaten Bursel dan kini menjabat sebagai Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bursel.

"Beta masuk barang-barang sudah ada, lalu Beta punya kapasitas apa untuk bilang jangan biking barang-barang itu," ucapnya.

Bahkan, lanjutnya, saat itu kegiatan Bimtek pun diatur langsung oleh Mewar dan iapun turut menghadirinya, karena baru saja dilantik sebagai Kepala Bidang Pemdes.

"Untuk launching juga bukan Beta yang atur akang, tapi Ibu Ma. Tapi kebetulan Beta sudah dilantik sebagai Kepala Bidang Pemdes, maka Beta hadir," tuturnya.

Namun kegiatan Bimtek itu tidak dihadiri oleh semua Desa. Termasuk Desa-desa yang belum menerima Laptop hingga kini.

"Kaitan dengan laptop belum dikasih, pada saat launching desa tersebut tidak hadir, maka dikasih ke desa yang lain dengan catatan, laptopnya tetap dikasih," ungkapnya.

Hanya, saja janji pihak CV. Ziva Pazia itu tak kunjung dipenuhi hingga kini.

"Beta sudah beberapa kali menyuruh Kades Waelikut untuk telepon Pak Neles dan Pak Neles hanya berjanji untuk akan menyerahkan laptopnya," paparnya.

Ia pun mengaku, awalnya desa-desa melakukan penyetoran uang paket aplikasi itu ke salah satu Kepala Seksi di Dinas Pemberdayaan Desa, bernama Siti Sjamsyah alias Ibu Haji.

Tetapi, berjalannya waktu, Corneles Melantunan, kemudian memintanya untuk mengambil uang yang disetor oleh Kepala Desa Waelikut dari Siti Sjamsyah.

"Uang itu sudah ada di Ibu Haji, tapi tidak tahu hari itu Ibu Haji dan Pak Neles kenapa, Pak Neles suruh beta pi ambil uang di Ibu Haji," jelasnya.

Lanjutnya, setelah mengambil uang sekitar Rp. 50 juta dari Siti Sjamsyah itu, dirinya langsung menyetor uang tersebut kepada Corneles Melantunan.

"Beta ambil uang dari Ibu Haji dan Beta tanda tangan kwitansi, tapi beta tidak dapat apa-apa dari uang itu," tuturnya.

Sebelumnya diberitakan, ada indikasi korupsi dalam pengadaan aplikasi Simdesa.id milik puluhan Desa di Kabupaten Bursel tahun 2019 yang ternyata fiktif dan mubasir.

Dari hasil investigasi wartawan media ini diketahui pengadaan aplikasi Simdesa.id ini dikerjakan oleh CV. Ziva Pazia yang dipimpin oleh Cornelis Melantunan dan istrinya Miryam Saiya.

"Pengadaan aplikasi Simdesa.id puluhan desa di Bursel ini, bisa kita bilang fiktif, mubasir dan ada indikasi korupsi," kata sumber terpercaya media ini di Dinas Pemberdayaan Kabupaten Bursel yang enggan namanya dipublikasikan, Jumat (17/06/2022).

Menurut sumber, pengadaan aplikasi itu tidak didapat begitu saja oleh CV. Ziva Pazia, tetapi atas intervensi dan tekanan dari Mantan Bupati Bursel, Tagop Sudarsono Soulissa yang dibantu oleh sejumlah anak buahnya, yakni mantan Kepala Badan Pemberdayaan Desa Kabupaten Bursel Umar Mahulette, Kepala Bidang Pemerintahan Desa Badan Pemberdayaan Desa Kabupaten Bursel Ali Maharaja dan mantan ajudan Bupati Bursel, Iwan Umasugi. Padahal, waktu itu kegiatan pengadaan aplikasi Simdesa.id ini tidak diakomodir dalam APBDes pada Desa-Desa yang ada di Kabupaten Bursel.

"Tetapi, karena takut dengan tekanan Tagop dan anak buahnya, puluhan desa pun terpaksa mengakomodir kegiatan itu, kendati ada sebagian desa pun menolak keras untuk mengakomodir kegiatan ini, karena waktu itu masih banyak desa yang belum dijangkau dengan sinyal internet maupun tidak terakomodir dalam APBDes," kata sumber lagi.

Sesuai nota tagihan dari pihak CV. Ziva Pazia yang ditanda tangani Miryam Saiya, setiap desa wajib menyetor uang sebesar Rp. 30.000.000.

Sebab, untuk setiap desanya, pihak CV. Ziva Pazia mematok harga Aplikasi tersebut sebesar Rp. 17.500.000, Perangkat Komputer/Laptop sebesar Rp. 10.000.000 dan Bimbingan Teknis (Bimtek) sebesar Rp. 2.500.000.

Dimana, dari total nilai sebesar Rp. 30.000.000 per desa itu dikenai pajak PPN 10 % sebesar Rp. 2.727.272 dan PPH sebesar Rp. 409.090.

"Dari nilai itu, diduga ada aliran dana berupa fee yang mengalir dari pihak CV. Ziva Pazia ke Tagop dan anak buahnya atas peran mereka dalam membantu pihak CV. Ziva Pazia untuk memborong kegiatan yang sama pada puluhan desa itu," pungkas sumber.

Tapi, setelah pihak CV. Ziva Pazia mendapat setoran tiap desa sebesar Rp. 30.000.000, tenyata banyak item kegiatan ini yang fiktif.

Khusus untuk aplikasi Simdesa.id yang merupakan produk CV. Ziva Pazia senilai Rp 17.500.000 per desa itu telah dikunci oleh admin bernama Victor Puturuhu sejak 2019 lalu, tak lama sejak diluncurkan sehingga tak bisa diakses isi dari aplikasi itu.

Dari penelusuran media ini pun diketahui, ternyata ada indikasi Mark up luar biasa, dalam pengadaan aplikasi ini. Sebab, domain aplikasi ini diperkirakan hanya berkisar Rp. 200.000, tetapi pihak CV. Ziva Pazia mematok harga hingga Rp. 17.500.000 per desa.

Sementara untuk laptob yang sebagian dibagikan saat pelaksanaan Bimtek yang dibuka langsung oleh mantan Bupati Bursel, Tagop Sudarsono Soulissa pun ternyata banyak yang rusak dan tak bisa digunakan.

"Banyak laptob yang rusak dan tak bisa digunakan setelah dibagikan," ungkap sumber.

Bahkan, lanjut sumber ini, hingga saat ini, ada sejumlah desa yang belum mendapatkan laptop, padahal uangnya telah lunas disetor ke pihak CV. Ziva Pazia melalui anak buah Tagop waktu itu, Ali Maharaja.

"Sampai saat ini masih ada desa-desa yang belum kebagian Laptop. Padahal uangnya telah disetor lunas," ucap sumber.

Direktur CV. Ziva Pazia yang dikonfirmasi via telepon selulernya Jumat (17/06/2022) membantah ada aliran dana yang masuk ke kantong Tagop dan anak buahnya sebagai fee. 

"Tidak ada Pak, iya tidak ada. Beta keluarga hukum jadi tidak mungkin beta melakukan hal tidak terpuji," kata Melantunan.

Menurutnya, tidak ada praktek korupsi maupun gratifikasi dalam pengadaan aplikasi ini, sebab dirinya bekerja secara profesional.

"Beta minta waktu beliau, beta menghadap Pak Bupati di Kantor, resmi. Beta sampaikan Beta punya program, lalu Pak Bupati bilang jangan dengan saya, koordinasi dengan dinas supaya bisa dikoordinir dan kumpul di aula kantor Bupati lalu Beta paparkan produk tersebut," kata Melantunan.

Ia mengaku telah menyerahkan laptop secara resmi waktu itu dan laptop-laptop tersebut dibeli dengan garansi resmi.

"Kalau saya kasih barang rusak itu salah besar. Karena itu resmi di pakai saat itu juga," ucapnya.

Kendati begitu, Ia tak membantah bahwa sejak 2019 hingga kini, masih ada sejumlah desa yang belum mendapatkan laptopnya.

"Kalau untuk yang belum dapat itu karena pada saat kegiatan itu mereka tidak datang Pak," terangnya.

Tetapi, Ia mengaku tak menghafal betul jumlah desa yang belum mendapatkan Laptop dan perlu ia cek lagi ke staf programmernya.

Ia juga mengaku bahwa aplikasi Simdesa.id memang bermasalah dengan vendor yang ia pakai sebelumnya, yakni Victor Puturuhu.

"Untuk aplikasi, hari itu Beta pakai vendor, vendornya itu yang tidak beres. Tapi, tidak apa-apa," ucapnya.

Melantunan mengaku dengan dikonfirmasi wartawan media ini, pihaknya yang kini sementara mengerjakan proyek serupa diluar Provinsi Maluku lalu berinisiatif untuk nantinya akan berkoordinasi dengan Ali Maharaja maupun Bupati Bursel saat ini, Safitri Malik Soulissa untuk pihaknya akan menyerahkan laptop sisa dan memasang aplikasi baru yang resmi dan katanya gratis. 

Melantunan mengaku bekerja profesional dengan tujuan membangun Maluku dan kemajuan Bursel kedepan, bahkan ia pun mengerjakan program serupa di tempat lain.

Padahal, faktanya, karena bekerja tidak profesional, aplikasi yang telah dibayar puluhan desa sejak tahun 2019 tak bisa digunakan, bahkan laptop yang telah dilunasi pun tak didapatkan. 

Bahkan, Melantunan mengaku baru berinisiatif untuk menyerahkan Laptop sisa dan memasang aplikasi baru setelah dikonfirmasi wartawan media ini.

"Siap Pak, terima kasih," ucapnya.

Sementara itu, mantan Bupati Bursel, Tagop Sudarsono Soulissa tak bisa dikonfirmasi karena sedang ditahan di Rutan Ambon atas kasus suap dan gratifikasi yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sedangkan mantan ajudan Tagop, Iwan Umasugi yang dikonfirmasi via pesan Mesengger, Jumat (17/06/2022) mengaku tak tahu menahu soal proyek itu. Bahkan, Ia mengaku tak dekat dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Umar Mahulette.

Umasugi pun mengaku heran jika namanya turut disebutkan dalam proyek ini. Padahal, nama perusahaan tak ia kenali, termasuk proyeknya seperti apa pun tak diketahuinya.

Sedangkan, Kepala Dinas Pemberdayaan Kabupaten Bursel, Umar Mahulette yang kini telah menjabat sebagai Sekretaris DPRD Kabupaten Bursel dan Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Desa Kabupaten Bursel, Ali Maharaja yang kini menjabat sebagai Plt Kepala Bidang pada Kesbangpol Kabupaten Bursel yang dikonfirmasi via pesan singkat tak membalas. Nomor keduanya pun tak bisa dihubungi. (OR/02)