Close
Close
Orasi Rakyat
Orasi Rakyat

DPRD Geram Dengan Kebijakan Plh Bupati SBB






Ayo Masker, Ayo Vaksin...... !


Piru, Orasirakyat.com
 
Kebijakan Plh Bupati Seram Bagian Barat (SBB), Provinsi Maluku, Timotius Akerina membuat DPRD geram, lantaran Timotius mengambil tindakan untuk tidak adanya pencairan anggaran pada OPD setempat.


Dengan istilah tutup krans pencairan anggaran yang disampaikan Plh tersebut, membuat DPRD geram. Hal tersebut mendapat tantangan dari salah satu anggota Komisi III DPRD SBB, Arif Pamana.


Pamana katakan, seharusnya Timotius tidak melakukan hal sedemikian yang akan berdampak pada penyerapan anggaran pada setiap OPD setempat. Seharusnya Timotius lebih tegas kepada OPD agar memaksimalkan penyerapan anggaran melalui program – program yang sudah direncanakan itu.


‘’Sampai saat ini banyak program di masing – masing OPD belum berjalan secara maksimal, dan sangat berpengaruh pada penyerapan angggaran, bukan sebaliknya membuat kebijakan dengan menutup ruang agar tidak ada pencairan anggaran yang istilahkan kunci krans itu,’’ ungkap Pamana kepada Orasirakyat.com di Piru, Rabu 25 Agustus 2021.


Menurut Pamana, kebijakan yang dilakukan Timotius sangatlah arogan, padahal seharusnya langkah yang diambil harus berdampak baik guna terserapnya anggaran lewat program - program yang ada, dan sampai saat ini OPD yang bermitra dengan Komisi III serapan anggarannya baru mencapai 20%.


"Seharusnya sudah mencapai 60 – 70%, bukan 20%, dan saya pastikan banyak permintaan yang sudah diajukan OPD ke keuangan untuk proses pencairan, namun tersendak dan terkendala akibat ulah dari sifat arogan Plh Bupati yang menutup semua krans untuk menghambat pencairan anggaran.’’ paparnya.

 

Jika ingin menggantikan kepala dinas yang diinginkannya, kata Pamana silahkan saja, tapi bukan dengan cara kunci krans pencairan anggaran seperti ini, sehingga kebijakan yang dilakukan Timotius akan berdampak pula pada perputaran uang di kabupaten SBB.


"Bagaimana uang bisa beredar, jika tidak ada program masing – masing OPD berjalan sebagaimana mestinya. Seharusnya program dipercepat agar tidak ada beban di perhitungan APBD perubahan nanti,’’ tambah Paman.


Lanjutnya, semua akan berdampak pula kepada pihak ketiga, yang mana proyek – proyek yang sudah berjalan tapi belum terbayarkan akibat dari tidak ada proses pencairan, dan bukan saja berurusan dengan pihak ketiga tapi juga masyarakat yang bekerja diproyek tersebut. Bahkan hak – hak masyarakat yang belum terbayar tetapi sudah digunakan pihak ketiga untuk proyeknya itu.


"Langka yang dilakukan Plh sudah sudah berdampak pula buat masyarakat bawah, dimana hak – hak mereka tidak terbayarkan akibat dari hambatan dari ulahnya Plh menutup krans pencairan anggaran tersebut.’’ pungkasnya.



Dengan adanya kebijakan Plh ini, saya mendesak Ketua DPRD SBB agar segera menyurati Plh Bupati SBB, Timotius Akerina untuk menjelaskan atas kebijakan yang diambil Plh untuk menghambat proses pencairan anggaran.


‘’Saya minta agar secepatnya dan sesegera mungkin memanggil Plh, untuk menjelaskan kebijakannya kepada DPRD SBB," tegas Pamana. (OR/FS)

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama