Close
Close
Orasi Rakyat
Orasi Rakyat
Orasi Rakyat

PD Prima DMI Tegaskan Kemenag SBB Tak Menutup Rumah Ibadah





Lagu Terbaik Tahun 2021


Piru, Orasirakyat.com
Pimpinan Daerah Perhimpunan Remaja Masjid Dewan Masjid Indonesia (PD Prima DMI) Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) menegaskan agar kepala Kemenag dibawah pimpinan Taslim Tuasikal untuk tidak melakukan penutupan rumah ibadah (mesjid) di Kabupaten SBB,  dan itu tidak boleh terjadi.


"Saya tegaskan dan ingatkan kepada Kemenag SBB agar rumah ibadah (mesjid ) tidak boleh ditutup dan tetap dibuka saat pelaksanaan shalat idul adha," tegas ketua umum PD Prima SBB Mohamad Aswin kepada OrasiRakyat.com, Rabu (14/7/21).


Dikatakan Aswin, penutupan rumah ibadah ( mesjid) sesuai himbauan kepala Kemenag Provinsi Maluku Jamaludin Bugis dinilai sangat tidak relevan dan  ideal, dan himbauan penutupan tersebut tidak boleh terjadi di Kabupaten SBB.


"Kebijakan yang tertuang dalam SE Nomor 17 Tahun 2021 tentang peniadaan sementara peribadatan di tempat ibadah, malam takbiran, salat Idul adha, dan petunjuk teknis pelaksanaan qurban tahun 1442 H/2021 M di wilayah PPKM darurat harus tetap dipertimbangkan untuk di Kabupaten / Kota lainnya khususnya Seram Bagian Barat itu tidak boleh terjadi," cetusnya.


Apalagi jelang perayaan Idul Adha, lanjutnya, jangan hanya karena alasan PPKM diterapkan di kota Ambon, sehingga semua tempat rumah ibadah ditutup, ini seharusnya tidak boleh terjadi di kota Ambon dan kabupaten lainnya. 


Menurutnya, semestinya masyarakat tetap diperbolehkan melaksanakan ibadah idul adha di mesjid asalkan dengan tetap menerapkan prokes Covid-19.


"Ini tidak boleh berlaku di kabupaten / kota lainnya lebih khususnya di SBB. Rumah ibadah harus dibuka dan jalankan ibadah shalat Idul Adha sebagaimana mestinya dengan tentunya tetap menerapkan protokol kesehatan," ujarnya.


Menurutnya, selama ini aktivitas peribadahan sangat terkendali dengan menjaga protokol kesehatan, bahkan tidak ada klaster rumah ibadah, apalagi di Kabupaten SBB. 


Mestinya Kemenag Maluku maupun Pemkab/Pemkot mampu mengidentifikasi titik-titik penyebaran Covid-19 dengan jelas, sehingga tidak menentukan kebijakan atau himbauan tanpa ada landasan yang cukup profesional. 


Disini pemerintah daerah setempat, harus menetapkan titik - titik kerawanan penyebaran Covid-19, dalam menentukan satu kebijakan dengan landasan yang profesional, terutama kebijakan penutupan rumah ibadah yang diberlakukan di kota Ambon.


Ia menambahkan, kalaupun suatu keterpaksaan sesuai dengan surat edaran dari Kementerian Agama RI, maka Pemerintah harus memiliki data klaster rumah ibadah di tiap-tiap tempat, sehingga menjadi pertimbangan dalam merumuskan kebijakan tersebut.


“Harus ada dan jelas. Jika tidak ada, maka tidak ada alasan untuk menutup rumah ibadah dalam pelaksanaan PPKM di kota Ambon ini yang dikhawatirkan bisa berdampak di SBB,”tandasnya. (Fitrah)

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama