Close
Close
Orasi Rakyat

Anggota DPRD Desak PUPR SBT Segera Kosongkan Rusun






Lagu Terbaik Tahun 2021


SBT, Orasirakyat.com
Perkembangan Covid-19 di Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) dari zona hijau mulai merangkak naik ke zona kuning hingga zona merah, sehingga Rumah susun (Rusun) yang awalanya dijadikan sebagai tempat karantina segera dikosongkan. 


Hal ini ditegaskan salah satu Anggota DPRD SBT, Abdul Gafar Wara-wara pada, Kamis (22/7/2021) di Bula.


Wara-wara menjelaskan, Rusun yang awalnya dijadikan sebagai tempat karantina sudah tidak bisa lagi dipakai sebagai tempat isolasi atau karantina bagi pasien yang terkonfirmasi Covid-19, karena telah ditempati oleh masyarakat.


Menurutnya, Rusun itu harus dikosongkan agar bisa dipakai oleh tim Gugus untuk mengisolasi para pasien yang terkonfirmasi.


Ditambahkan, pada rapat bersama mitra komisi, dirinya pernah menyampaikan hal tersebut dihadapan Kepala Dinas, Iriyanto Rumodar, namun sampai saat ini belum juga ditindaklanjuti.


"Saya sudah tegaskan dihadapan Kadis bahwa harus kosongkan rusun, namun sampai saat ini belum ada langka-langka dari Dinas," ucapnya.


Ditambahkan, penjelasan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) saat itu bahwa, pihaknya akan menyurati masyarakat yang menghuni Rusun tersebut untuk segera dikosongkan, tetapi belum ada langkah-langkah cepat yang dilakukan oleh pihak Dinas.


"Penjelasan Kadis bahwa akan disurati untuk dikosongkan," kutip Wara-wara.


Jika pihak Dinas tidak mengambil langkah untuk mengosongkan Rusun yang saat ini ditempati oleh masyarakat, maka Rumah milik Kepala Dinas Kesehatan, Kepala BPBD serta Rumah Kepala Dinas PUPR saja yang dijadikan sebagai tempat karantina.


"Jika tidak mau kosongkan, maka pakai saja rumah Kadis Kesehatan, PUPR dan BPBD sebagai tempat karantina," sentil Wara-wara.


Untuk diketahui, Rumah susun (Rusun) yang terletak didekat tempat Wisata Pantai Gumumae tersebut awalnya digunakan sebagai lokasi karantina oleh Tim Gugus pada tahun 2020, namun pasca itu, masyarakat mulai menempati Rusun tersebut, bahkan yang non ASN pun menempatinya, padahal awalnya rusun tersebut diperuntukan untuk ASN yang belum memiliki Rumah tetap. 


Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 22 Tahun 2008 tentang rumah Negara bahwa penghuni Rumah Negara wajib untuk memiliki SIP atau Surat Izin Penghunian. (Fer)

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama